KPK Periksa Bos Summarecon soal Dugaan Suap Pembukaan Blokir HGB Bogor

Sejumlah bos PT Summarecon Agung Tbk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 29 Oktober 2026, terkait dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan di Kabupaten Bogor. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mencecar para bos perusahaan tersebut soal alur pemberian suap kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak-pihak dari PT Summarecon Agung berkaitan dengan dugaan pemberian yang dilakukan perusahaan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN, secara khusus kepada tersangka Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantah Bogor, dalam pengurusan pembukaan blokir lahan yang dikelola perusahaan tersebut.

“Kalau terkait dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak dari PT SMC, ini berkaitan dengan dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT SMC kepada oknum di Kementerian ATR/BPN, secara khusus di antaranya kepada tersangka Saudara SON selaku Kepala Kantah Bogor dalam pengurusan pembukaan blokir lahan yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian juga dalam prosesnya ada pengajuan sertifikasi HGB,” jelas Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026.

Pemeriksaan saksi dalam perkara seperti ini bertujuan untuk menelusuri alur dugaan pemberian, mulai dari siapa yang memberi, kepada siapa, melalui jalur apa, dan untuk pengurusan apa. Keterangan para saksi kemudian akan dicocokkan dengan barang bukti dan keterangan pihak lain untuk menguji konstruksi perkara yang sedang disidik KPK.

Perkara ini penting diperhatikan karena menyangkut layanan pertanahan, bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha. Blokir atas sebidang tanah dan pengurusan sertifikasi HGB adalah proses administratif yang seharusnya berjalan sesuai aturan, tanpa pemberian di luar prosedur. Dugaan adanya suap dalam proses semacam ini, bila terbukti, dapat merusak kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.

Perlu dicatat, pemeriksaan sebagai saksi berbeda dengan penetapan sebagai tersangka. Para bos perusahaan yang diperiksa pada hari itu berstatus saksi, dan proses hukum terhadap pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berjalan melalui tahap penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KPK belum merinci lebih jauh hasil pemeriksaan hari itu, termasuk nilai dugaan pemberian maupun peran masing-masing saksi. Perkembangan perkara ini akan ditentukan oleh kelengkapan bukti dan keterangan yang berhasil dihimpun penyidik, serta langkah hukum berikutnya yang diambil KPK, termasuk kemungkinan pemanggilan saksi lain dari instansi maupun perusahaan terkait.

Bagi publik, perkara ini menjadi pengingat bahwa pengurusan dokumen pertanahan harus ditempuh lewat jalur resmi. Bila ada indikasi pungutan atau pemberian di luar prosedur, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar layanan publik berjalan bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apa poin penting dari berita ini?

• KPK memeriksa sejumlah bos PT Summarecon Agung Tbk pada Kamis, 29 Oktober 2026, terkait dugaan suap pembukaan blokir HGB lahan di Kabupaten Bogor.
• Penyidik mencecar alur dugaan pemberian suap kepada Kepala Kantah Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung.
• Menurut Jubir KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pemberian PT Summarecon kepada oknum Kementerian ATR/BPN dalam pengurusan pembukaan blokir lahan yang kemudian diajukan sertifikasi HGB.
• Para bos perusahaan yang diperiksa berstatus saksi; praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
• KPK belum merinci nilai dugaan pemberian maupun peran masing-masing saksi; penyidikan masih berjalan.