Pakar Hukum: Saatnya Jaksa Buktikan Aliran Dana TPPU Febrie Adriansyah
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Putusan sela tersebut dibacakan pada Senin, 26 Oktober 2026, oleh hakim ketua Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno bersama hakim anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati.
Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Febrie Adriansyah. Majelis juga menyatakan perlawanan dari terdakwa dan penasihat hukumnya akan diputus bersama putusan akhir, serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
Mengapa eksepsi itu ditolak? Dalam eksepsinya, Febrie meminta hakim membatalkan surat dakwaan karena dinilai tidak disusun secara cermat, lengkap, dan jelas, terutama terkait dugaan keterlibatannya dalam pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian. Majelis hakim menilai keberatan mengenai tidak detailnya asal-usul harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana merupakan persoalan pembuktian, bukan alasan untuk menyatakan surat dakwaan tidak jelas atau batal demi hukum.
Salah satu harta kekayaan yang diuraikan dalam dakwaan adalah emas seberat 74 kilogram dan sejumlah valuta asing. Majelis membedakan kejelasan uraian surat dakwaan dari pembuktian mengenai kebenaran asal-usul harta tersebut. Artinya, apakah harta itu benar-benar berkaitan dengan tindak pidana harus dibuktikan dalam persidangan, bukan diputuskan pada tahap eksepsi.
Bagaimana kelanjutan perkaranya? Dengan ditolaknya eksepsi, perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara, termasuk pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan keterkaitan harta kekayaan itu dengan tindak pidana asal dalam pemeriksaan pokok perkara.
Pakar Hukum Universitas Abdi Nusantara, Pitra Romadoni Nasution, menilai inilah saatnya jaksa membuktikan aliran dana TPPU Febrie Adriansyah. Menurut Pitra, ditolaknya eksepsi hanya menunjukkan dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil menurut KUHAP, bukan berarti seluruh dakwaan terbukti. Jaksa masih harus membuktikan unsur tindak pidana, keterkaitan perbuatan terdakwa dengan hasil kejahatan, dan aliran dana yang didakwakan, dengan alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen transaksi keuangan, dan bukti elektronik yang sah, serta menerapkan rezim pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk menelusuri dugaan penempatan atau penyembunyian aset.
Ke depan, publik menantikan jalannya pembuktian, termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak. Putusan sela ini belum berarti seluruh tuduhan telah terbukti, karena pembuktian mengenai perbuatan yang didakwakan tetap harus dilakukan dalam persidangan berikutnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
