Harga TBS Naik, Petani Sawit Aceh Selatan Masih Terima di Bawah Ketetapan Pemerintah

Harga beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani Kabupaten Aceh Selatan kembali mengalami kenaikan. Namun, meski sudah naik, harga yang diterima petani di daerah itu masih berada di bawah harga TBS yang ditetapkan Pemerintah Aceh.

Kondisi tersebut menggambarkan persoalan yang kerap dihadapi petani sawit swadaya, yakni selisih antara harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah dengan harga yang benar-benar diterima di tingkat lapangan. Harga penetapan pemerintah disusun sebagai acuan agar petani memperoleh harga yang wajar, tetapi dalam praktiknya harga di tingkat pengumpul atau RAM sering kali lebih rendah.

Selisih harga ini dapat terjadi karena beberapa faktor dalam rantai tata niaga sawit. Petani yang menjual hasil panennya melalui perantara atau RAM tidak selalu memperoleh harga yang sama dengan harga penetapan, karena terdapat biaya angkut, margin perantara, serta penyesuaian atas kualitas dan sortasi buah yang diterima.

Selain itu, harga TBS juga dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional dan harga yang ditetapkan pabrik kelapa sawit. Ketika harga CPO melemah, pabrik cenderung menyesuaikan harga beli TBS, dan penyesuaian itu pada akhirnya turut dirasakan petani di ujung rantai produksi.

Bagi petani, harga TBS bukan sekadar angka jual harian. Dari hasil penjualan TBS, petani harus menutup biaya perawatan kebun, pembelian pupuk, upah panen, dan kebutuhan rumah tangga. Karena itu, ketika harga yang diterima masih di bawah acuan pemerintah, pendapatan petani menjadi lebih tertekan, terutama pada masa produksi buah sedang menurun atau memasuki musim trek.

Keluhan mengenai harga TBS yang belum sesuai penetapan pemerintah juga pernah disampaikan organisasi petani di daerah lain di Aceh. Asosiasi petani sawit di beberapa kabupaten pernah meminta pabrik minyak kelapa sawit mematuhi ketentuan harga dari Dinas Perkebunan Aceh, agar petani tidak terus dirugikan oleh selisih harga yang lebar.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan harga penetapan. Pengawasan itu mencakup pemantauan harga beli di pabrik dan di tingkat pengumpul, serta penindakan terhadap praktik pembelian di bawah ketentuan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang konsisten, harga acuan berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.

Petani sawit di Aceh Selatan sendiri menggantungkan sebagian besar penghidupannya pada kebun kelapa sawit. Kenaikan harga TBS yang terjadi saat ini tentu memberi sedikit kelegaan, tetapi selama harga yang diterima masih di bawah ketetapan pemerintah, harapan akan harga yang lebih adil tetap menjadi tuntutan utama.

Ke depan, kesesuaian antara harga penetapan dan harga di tingkat petani akan sangat menentukan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Harga yang adil tidak hanya menjaga pendapatan petani, tetapi juga mendorong petani untuk terus merawat kebunnya, memupuk secara teratur, dan menjaga produktivitas tanaman dalam jangka panjang.

Apa poin penting dari berita ini?

• Harga beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani Kabupaten Aceh Selatan kembali mengalami kenaikan.
• Meski sudah naik, harga yang diterima petani di daerah itu masih berada di bawah harga TBS yang ditetapkan Pemerintah Aceh.
• Selisih harga dapat terjadi karena biaya angkut, margin perantara, serta penyesuaian atas kualitas dan sortasi buah yang diterima di tingkat pengumpul.
• Harga TBS juga dipengaruhi pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) dan harga beli yang ditetapkan pabrik kelapa sawit.
• Harga yang diterima petani menentukan kemampuan mereka menutup biaya perawatan kebun, pupuk, upah panen, dan kebutuhan rumah tangga.
• Pengawasan pemerintah daerah atas pelaksanaan harga penetapan dinilai penting agar harga acuan benar-benar dirasakan petani.