KUR dan UMi di Sulawesi Tenggara Tersalur Rp3,77 Triliun

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayahnya mencapai Rp3,77 triliun. Capaian ini dilaporkan pada Selasa, 27 Oktober 2026, sebagai gambaran terbaru penyaluran kredit program pemerintah di provinsi tersebut.

KUR adalah kredit program pemerintah yang disalurkan melalui perbankan, dengan pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga beban bunga bagi debitur menjadi lebih ringan. Sementara itu, UMi dikhususkan bagi pelaku usaha yang sangat kecil dan disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, seperti PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura. Kombinasi keduanya dirancang untuk menjangkau pelaku usaha dari skala mikro hingga kecil yang kerap kesulitan mengakses pembiayaan formal.

Mengapa penyaluran ini penting? Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, akses permodalan sering kali menjadi pembeda antara usaha yang stagnan dan usaha yang bisa bertumbuh. Modal kerja tambahan memungkinkan pedagang menambah stok, petani membeli sarana produksi, dan pengrajin meningkatkan kapasitas produksinya. Ketika penyaluran berjalan luas, dampaknya tidak hanya dirasakan debitur, tetapi juga rantai ekonomi di sekitarnya, mulai dari pemasok hingga konsumen.

Secara umum, penyaluran KUR selama ini banyak menopang sektor perdagangan dan pertanian serta segmen mikro. Pola ini masuk akal karena kedua sektor tersebut menyerap banyak pelaku usaha kecil di daerah. Di Sulawesi Tenggara, perdagangan, pertanian, perikanan, dan perkebunan selama ini menjadi basis ekonomi masyarakat, sehingga pembiayaan program memiliki ruang yang luas untuk terserap.

Capaian Sulawesi Tenggara ini sejalan dengan gambaran nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyaluran KUR di Indonesia mencapai Rp257,84 triliun kepada 4 juta debitur hingga 20 Oktober 2026, dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp300 triliun. Angka nasional itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 2026 di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Di balik angka-angka tersebut, ada pekerjaan koordinasi yang tidak sederhana. Kanwil DJPb berperan mempertemukan para pemangku kepentingan penyaluran kredit program, mulai dari perbankan penyalur KUR, lembaga keuangan bukan bank penyalur UMi, hingga organisasi perangkat daerah yang membina pelaku UMKM. Sinergi ini diperlukan agar penyaluran tepat sasaran, mudah diakses, dan tidak menumpuk pada segelintir wilayah saja.

Tantangan yang masih perlu dijaga adalah pemerataan dan kualitas penyaluran. Pembiayaan program harus sampai kepada pelaku usaha yang benar-benar produktif, disertai pendampingan agar usaha debitur naik kelas, bukan sekadar menambah jumlah debitur. Dengan penyaluran yang sudah mencapai Rp3,77 triliun, Sulawesi Tenggara kini memiliki modal awal yang kuat untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat penyaluran KUR dan UMi di wilayahnya mencapai Rp3,77 triliun.
• KUR disalurkan melalui perbankan dengan subsidi bunga dari pemerintah, sedangkan UMi dikhususkan bagi pelaku usaha yang sangat kecil melalui lembaga keuangan bukan bank.
• Penyaluran KUR di Indonesia secara nasional mencapai Rp257,84 triliun kepada 4 juta debitur hingga 20 Oktober 2026, dari target Rp300 triliun.
• Penyaluran kredit program membutuhkan sinergi antara perbankan penyalur, lembaga keuangan bukan bank, dan pemerintah daerah yang membina pelaku UMKM.
• Capaian Rp3,77 triliun menjadi modal awal untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Sulawesi Tenggara.