Baleg DPR Susun RUU Hak Cipta sebagai Umbrella Act
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menegaskan komitmen mereka untuk menyusun RUU Hak Cipta sebagai payung hukum atau umbrella act. Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan hak-hak mendasar para pencipta karya secara menyeluruh dan terintegrasi.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa sebagai undang-undang induk, RUU Hak Cipta seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mendasar. Adapun rincian teknis pelaksanaan nantinya akan didelegasikan ke peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP).
“Di Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya kita tinggal mengambil suatu hal yang simpel, jangan dibuat rumit karena undang-undang ini umbrella, bukan peraturan teknis. Peraturan teknis nantilah yang akan dirumuskan,” ujar Bob dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bob menambahkan bahwa konsep payung hukum ini selaras dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang sedang dibenahi DPR. Tujuannya agar undang-undang induk tidak memicu lahirnya terlalu banyak aturan pelaksana yang berpotensi tumpang tindih akibat ego sektoral antarlembaga.
RUU Hak Cipta Lindungi Tiga Hak Dasar Pencipta
“Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya,” tegasnya di hadapan Panitia Kerja (Panja) Baleg dan perwakilan pemerintah.
Dalam pembahasannya, Baleg menekankan tiga pilar utama yang harus dilindungi bagi setiap pencipta karya, baik di bidang musik, literatur, maupun industri kreatif lainnya. Ketiga hak tersebut bersifat melekat dan tidak boleh dipisahkan.
Hingga saat ini, DPR telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah yang mayoritas menyentuh substansi pasal. Bob menjamin bahwa proses pengolahan ribuan DIM ini akan dilakukan dengan prinsip keterbukaan publik yang ketat.
Ia memastikan masyarakat dari Aceh hingga Papua dapat mengikuti dan memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta ini. Keterbukaan itu penting karena undang-undang ini akan memengaruhi jutaan pencipta di seluruh Indonesia.
Pembahasan RUU Hak Cipta juga menyentuh isu royalti karya, termasuk royalti karya jurnalistik yang segera diatur, dengan pengguna komersial wajib membayar. Dewan Pers pun mengusulkan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta.
Baca juga: Giring Keluar dari PSI, Ahmad Dhani Ungkit Kejadian 2016
Apa poin penting dari berita ini?
- Baleg DPR RI menyusun RUU Hak Cipta sebagai umbrella act untuk melindungi hak-hak dasar pencipta secara menyeluruh.
- Ketua Baleg Bob Hasan menegaskan undang-undang induk hanya mengatur hal umum dan mendasar, rincian teknis ke PP.
- Baleg menekankan tiga pilar hak pencipta di bidang musik, literatur, dan industri kreatif yang tidak boleh dipisahkan.
- DPR telah menerima 1.117 DIM dari pemerintah dan menjamin pengolahannya dilakukan secara terbuka bagi publik.
- Pembahasan juga menyentuh royalti karya jurnalistik, dengan pengguna komersial wajib membayar.
