November 16, 2026
Hasto PDIP soal Putusan MA Gibran: Tak Ada Kebohongan yang Abadi
Politik

Hasto PDIP soal Putusan MA Gibran: Tak Ada Kebohongan yang Abadi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasto menyebut putusan itu menunjukkan kebenaran bakal mencari jalan, dengan ungkapan yang ia sampaikan pada Sabtu, 31 Oktober 2026: tak ada kebohongan yang abadi.

Putusan yang dimaksud adalah putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, yang menolak kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dengan putusan itu, surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan Subhan Palal, yang mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Hasto menilai putusan MA tersebut memperkuat persoalan konstitusi pencalonan. Dalam pandangannya, persoalan dokumen pendidikan seorang pejabat negara bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan. Karena itu, ia menyebut putusan ini sebagai momentum untuk menegakkan kebenaran melalui jalur hukum.

PDI Perjuangan juga menyinggung hak angket DPR sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Gagasan penggunaan hak angket dalam polemik ijazah ini sebelumnya juga pernah disuarakan oleh PKS, yang menyebut PDIP merespons positif usulan tersebut.

Di sisi lain, pihak pendukung Gibran menegaskan bahwa putusan MA itu tidak berkaitan dengan keabsahan jabatan Wakil Presiden. DPP GI JOE, kelompok pendukung Gibran, menyatakan putusan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak berkaitan dengan keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pandangan ini menunjukkan bahwa putusan yang sama dapat dibaca secara berbeda oleh pihak-pihak yang berseberangan.

Perbedaan pembacaan itu berakar pada pertanyaan hukum yang lebih luas: apakah pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan berdampak pada syarat pencalonan yang telah dipenuhi pada saat pemilihan? Pertanyaan ini menjadi sorotan sejumlah pengamat hukum, yang menilai putusan itu memunculkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum dan persyaratan jabatan negara.

Polemik dokumen akademik Gibran sendiri telah bergulir cukup lama dan melewati sejumlah lembaga peradilan. Sebelum putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutus perkara terkait bukti kelulusan SMA Gibran. Rangkaian putusan itu membuat polemik ini tidak lagi sekadar perdebatan di ruang publik, melainkan telah menjadi perkara hukum yang diputus oleh lembaga peradilan tertinggi.

Dalam konteks politik, putusan MA ini datang pada masa dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ketika berbagai kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa juga sedang menyuarakan evaluasi terhadap pemerintah. Aksi-aksi pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, misalnya, turut menyuarakan tuntutan kejelasan atas polemik dokumen akademik. Putusan MA kemudian memberikan bahan baru bagi perdebatan itu, baik bagi pihak yang menuntut kejelasan maupun bagi pihak yang membela keabsahan jabatan.

Yang jelas, putusan MA telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat diabaikan. Bagaimana putusan itu ditindaklanjuti, apakah melalui hak angket DPR, langkah hukum lanjutan, atau perdebatan politik di ruang publik, akan menentukan arah polemik ini selanjutnya. Yang perlu dijaga dalam proses itu adalah penghormatan terhadap putusan pengadilan dan penyelesaian persoalan melalui jalur konstitusional, bukan melalui cara-cara di luar hukum.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi putusan MA soal surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dengan ungkapan tak ada kebohongan yang abadi.
  • Putusan MA perkara Nomor 742 K/TUN/2026 menolak kasasi penyetaraan pendidikan, sehingga surat keterangan itu dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.
  • Hasto menilai putusan itu memperkuat persoalan konstitusi pencalonan, dan PDIP menyinggung hak angket DPR sebagai langkah tindak lanjut.
  • Pihak pendukung Gibran menegaskan putusan tersebut tidak berkaitan dengan keabsahan jabatan Wakil Presiden.
  • Putusan MA memunculkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum dan persyaratan jabatan negara, yang perlu diselesaikan melalui jalur konstitusional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *