November 16, 2026
Gielbran Sindir Demo Tandingan di Bundaran HI: Aspirasi atau Berburu Uang?
Politik

Gielbran Sindir Demo Tandingan di Bundaran HI: Aspirasi atau Berburu Uang?

Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gielbran Muhammad Noor, menyoroti dugaan keterlibatan massa bayaran dalam demonstrasi tandingan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Sorotan itu ia sampaikan di Jakarta pada Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan pertanyaan yang menjadi judul sikapnya: aksi itu menyuarakan aspirasi atau berburu uang?

Demonstrasi tandingan yang dimaksud adalah aksi yang digelar berbarengan dengan aksi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kawasan yang sama. Aksi utama yang mengusung gerakan #IndonesiaSadar digelar pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, dengan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang memadati kawasan Bundaran HI.

Aksi #IndonesiaSadar itu membawa lima tuntutan utama yang dirangkum dalam Lima Perintah Rakyat. Para demonstran mendesak penetapan status bencana nasional atas krisis ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Mereka juga menuntut agar anggaran negara lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta jaminan kebebasan berpendapat.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memperkirakan 10.000 hingga 12.000 orang mengikuti aksi di Bundaran HI pada 28 Oktober itu. Massa berasal dari berbagai unsur mahasiswa lintas kampus, kelompok buruh, petani, hingga elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR). Mereka membawa spanduk, menyanyikan lagu perjuangan, dan mengacungkan tiga jari sebagai simbol gerakan.

Di tengah aksi itu, polisi berdialog dengan perwakilan massa dan meminta agar penyampaian aspirasi tidak dilakukan tepat di Bundaran HI. Massa diperkenankan menggelar aksi di depan Gedung UOB, kawasan Dukuh Atas. Sejumlah organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International Indonesia, kemudian menegaskan bahwa Bundaran HI adalah ruang publik yang sah untuk menyampaikan pendapat, dan meminta pemerintah tidak membatasi aksi damai di kawasan tersebut.

Dugaan massa bayaran yang disoroti Gielbran berkaitan dengan aksi tandingan yang muncul di kawasan yang sama. Dalam dinamika unjuk rasa, istilah massa bayaran merujuk pada dugaan bahwa sebagian peserta aksi digerakkan bukan oleh kesadaran atas tuntutan, melainkan oleh imbalan. Dugaan semacam itu, bila dilontarkan, perlu dibuktikan dengan fakta, karena menyangkut kehormatan peserta aksi dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Gielbran sendiri menyampaikan sorotannya sebagai pertanyaan dan dugaan, bukan sebagai vonis. Pertanyaan “menyuarakan aspirasi atau berburu uang?” itu pada dasarnya mengajak publik untuk membedakan antara aksi yang digerakkan oleh tuntutan yang jelas dan aksi yang kehadirannya patut dipertanyakan motifnya. Pembedaan itu penting, karena aksi tandingan yang tidak memiliki tuntutan yang jelas dapat mengaburkan pesan aksi utama dan memecah perhatian publik.

Pakar komunikasi politik yang mengomentari dinamika aksi di Solo dan Bundaran HI pada 28 Oktober 2026 menilai kedua aksi itu bukan dua peristiwa terpisah, melainkan satu gelombang aspirasi publik yang sama. Aksi di kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo dan aksi di Bundaran HI sama-sama berakar pada tuntutan kejelasan atas polemik dokumen akademik, permintaan pembuktian yang transparan, dan tuntutan langkah konstitusional. Penilaian itu menunjukkan bahwa aksi-aksi pada pekan Sumpah Pemuda tersebut saling berkaitan, meskipun digelar di tempat yang berbeda.

Pada akhirnya, perdebatan soal massa bayaran dan aksi tandingan ini menyisakan satu pelajaran penting bagi demokrasi: kebebasan menyampaikan pendapat harus dijaga, tetapi juga harus dijaga kemurniannya. Aksi yang digerakkan oleh tuntutan yang jelas dan disampaikan secara damai layak didengar, sementara dugaan pengerahan massa demi imbalan, bila benar terjadi, merusak kepercayaan publik terhadap ruang demonstrasi itu sendiri.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Wakil Ketua Harian DPP PKB Gielbran Muhammad Noor menyoroti dugaan massa bayaran dalam demonstrasi tandingan di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026.
  • Aksi utama #IndonesiaSadar digelar 28 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dengan perkiraan 10.000 hingga 12.000 peserta.
  • Aksi itu membawa lima tuntutan, termasuk status bencana nasional atas krisis ekologis, APBN pro-rakyat, biaya pendidikan, pemberantasan KKN, dan kebebasan berpendapat.
  • Dugaan massa bayaran disampaikan Gielbran sebagai sorotan dan pertanyaan, bukan vonis, dan perlu dibuktikan dengan fakta.
  • Pakar komunikasi politik menilai aksi di Solo dan Bundaran HI pada 28 Oktober merupakan satu gelombang aspirasi publik yang sama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *