Perhutanan Sosial Minim Kebakaran Hutan
Perhutanan sosial menjadi wilayah yang minim kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui awak media di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Kawasan perhutanan sosial seperti hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan tercatat paling sedikit terbakar.
Perhutanan Sosial Jadi Benteng Cegah Karhutla
Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik, kata Raja Juli Antoni.
Ia mengemukakan program persetujuan pengelolaan perhutanan sosial merupakan wujud kebijakan politik afirmatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses lahan yang luas kepada masyarakat. Harapannya dengan program ini kawasan perhutanan sosial dapat dikelola secara produktif seperti dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti durian, pala, dan alpukat, ucapnya.
Kementerian Kehutanan pun memastikan aspek pengawasan di lapangan tetap berjalan optimal dengan melibatkan jajaran Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh kehutanan yang bekerja sama dengan masyarakat di daerah. Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup, ujarnya.
Diketahui hingga Oktober 2026 sebanyak 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 8,47 juta hektare dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, dengan jumlah penerima mencapai 1,43 juta kepala keluarga. Sementara untuk di Sulawesi Tengah sudah diterbitkan 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare yang menjangkau 37.383 kepala keluarga dan tersebar di 194 desa di 12 kabupaten atau kota.
Program perhutanan sosial menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga strategi lingkungan yang terbukti efektif. Ketika masyarakat diberi hak kelola dan manfaat ekonomi dari hutan, mereka memiliki kepentingan langsung untuk menjaganya dari kebakaran dan perusakan. Pendekatan ini sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan penguatan Perhutanan Sosial yang terus didorong pemerintah.
Baca juga: penjajakan kerja sama konservasi hutan antara Indonesia dan Brasil di acehsahoe.com.
Apa poin penting dari berita ini?
- Menteri Kehutanan menyebut kawasan perhutanan sosial paling sedikit terbakar dibanding kawasan hutan lainnya.
- Hingga Oktober 2026, pemerintah menerbitkan 11.364 SK perhutanan sosial seluas 8,47 juta hektare untuk 1,43 juta kepala keluarga.
- Di Sulawesi Tengah, 1.358 SK perhutanan sosial seluas 160.310,89 hektare menjangkau 37.383 kepala keluarga.
- Perhutanan sosial diharapkan menjadi benteng mitigasi karhutla sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
