November 16, 2026
Pendidikan Berlari Menuju Digital, Kebijakan Masih Tertatih
Pendidikan

Pendidikan Berlari Menuju Digital, Kebijakan Masih Tertatih

Transformasi digital pendidikan di Indonesia berlari cepat, tetapi kebijakannya masih tertatih. Demikian gagasan utama tulisan Ahmad Syukron, mahasiswa program doktoral Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yang mengingatkan bahwa digitalisasi tidak cukup diukur dari banyaknya perangkat yang dibagikan atau platform yang diluncurkan. Perangkat digital hanyalah sarana, bukan tujuan akhir pendidikan.

Perangkat yang tersedia tidak otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran apabila tidak didukung kesiapan infrastruktur, kompetensi pendidik, kurikulum yang relevan, dan tata kelola sekolah yang memadai. Laporan UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2023 mengingatkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan harus mempertimbangkan tiga prasyarat utama, yaitu akses terhadap teknologi, regulasi yang tepat, dan kesiapan guru. Efektivitas teknologi pendidikan tidak selalu dapat diasumsikan, karena dampaknya bergantung pada konteks dan cara pemanfaatannya.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan digital. Data Badan Pusat Statistik melalui Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 menunjukkan 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, meningkat dari 69,21 persen pada 2023. Namun kepemilikan komputer dalam rumah tangga baru mencapai 18,52 persen. Artinya, meningkatnya akses internet belum tentu diikuti ketersediaan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran digital.

Kondisi ini perlu dibaca secara kritis. Akses internet masyarakat tidak dapat disamakan dengan kesiapan digital sekolah. Peserta didik yang mengakses internet lewat telepon seluler belum tentu memiliki perangkat dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran optimal. Kualitas jaringan, biaya akses, dan kemampuan menggunakan teknologi juga berbeda antarkelompok masyarakat. OECD dalam Economic Surveys: Indonesia 2024 mencatat kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta ketimpangan adopsi teknologi antardaerah.

Di sinilah politik pendidikan menemukan relevansinya. Kebijakan pendidikan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pilihan politik mengenai siapa yang memperoleh kesempatan, sumber daya, dan layanan pendidikan berkualitas. Jika digitalisasi lebih mudah dinikmati sekolah yang sudah memiliki infrastruktur memadai, sementara sekolah tertinggal hanya menerima perangkat tanpa dukungan cukup, transformasi digital berisiko memperlebar ketimpangan yang sudah ada.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan guru. Dalam transformasi digital, guru bukan sekadar operator perangkat, melainkan aktor utama yang menentukan apakah teknologi benar-benar menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna. Karena itu, kebijakan digitalisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi guru, pemerataan infrastruktur, dan tata kelola yang adil, agar teknologi benar-benar melayani pembelajaran, bukan sekadar menjadi pajangan baru di sekolah.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Digitalisasi pendidikan tidak cukup diukur dari perangkat yang dibagikan atau platform yang diluncurkan.
  • UNESCO menekankan tiga prasyarat: akses teknologi, regulasi tepat, dan kesiapan guru.
  • Sebanyak 72,78 persen penduduk mengakses internet pada 2024, tetapi kepemilikan komputer rumah tangga baru 18,52 persen.
  • Akses internet lewat ponsel belum tentu berarti kesiapan digital sekolah.
  • OECD mencatat kesenjangan digital antara kota dan desa serta antardaerah.
  • Tanpa dukungan merata, digitalisasi berisiko memperlebar ketimpangan pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *