PDIP Sebut Kasus Penyadapan Presiden Jadi Pintu Masuk Usut Penyadapan Terhadap Pihak Lain
PDIP mendukung keberanian Polri menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pengungkapan kasus itu harus menjadi momentum mengusut dugaan penyadapan terhadap pihak lain. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 3 November 2026, setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut.
Hasto menilai penyadapan ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional. Karena itu, ia menyebut pengungkapan kasus penyadapan presiden harus menjadi pintu masuk membongkar kemungkinan praktik serupa yang menyasar pihak lain.
Hasto menduga penyadapan digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, hingga tokoh-tokoh politik. Ia menekankan pentingnya mengusut secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan instrumen penegakan hukum yang berpotensi digunakan untuk membungkam suara kritis, termasuk mereka yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan demokrasi.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Pol Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka pelaku penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lainnya, berinisial LSP, ASN, dan EH, sementara satu orang berinisial SU masih berstatus saksi yang diperiksa. Dugaan tindak pidana itu berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026, dengan penyadapan yang diduga diperintahkan tanpa surat perintah penyidikan maupun dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Penyadapan itu diduga menyasar sejumlah nomor telepon penting, di antaranya nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, serta sejumlah orang dari kalangan media dan pihak lainnya. Penyadapan tersebut diduga berlangsung tanpa dasar hukum dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum sebagaimana dipersyaratkan. Sekitar Oktober 2026, salah seorang tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas atau data akses penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer.
Hasto mengingatkan setiap jabatan publik harus dijalankan dengan landasan moral, etika, integritas, dan sikap kenegarawanan. Institusi penegak hukum, kata dia, harus dijauhkan dari agenda politik praktis, kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan ambisi kekuasaan mantan pejabat negara. Pernyataan PDIP ini menandai dukungan politik terhadap penindakan kasus tersebut, sekaligus desakan agar pengusutan tidak berhenti pada satu perkara.
Apa poin penting dari berita ini?
- PDIP mendukung Polri menindak dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kasus ini harus menjadi pintu masuk mengusut penyadapan terhadap pihak lain.
- Hasto menilai penyadapan ilegal melanggar HAM, hak demokratis, dan sistem hukum nasional.
- Bareskrim menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH, sementara SU masih saksi.
- Dugaan penyadapan berlangsung 2025 hingga 2026 tanpa surat perintah penyidikan.
- Hasto menekankan institusi penegak hukum harus dijauhkan dari agenda politik praktis.
