PBB Minta Reformasi Pembiayaan Iklim Global

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong reformasi Pembiayaan Iklim global agar negara berkembang, terutama yang rentan terhadap bencana, tidak semakin terbebani utang. Skema pendanaan dinilai perlu dibuat lebih terjangkau dan mudah diakses agar negara-negara tersebut memiliki ruang fiskal untuk membangun ketahanan iklim.

Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) Simon Stiell mengatakan, ancaman banjir, kebakaran, badai, dan kekeringan telah meningkatkan biaya pinjaman negara berkembang, bahkan sebelum bencana terjadi. Ketika bencana melanda, pendapatan negara berkurang, biaya pemulihan meningkat, dan utang bertambah, sehingga ruang fiskal pemerintah untuk membiayai ketahanan iklim sekaligus melindungi masyarakat dan perekonomian semakin sempit.

Pembiayaan iklim dapat membantu negara-negara keluar dari situasi ini, kata Stiell dalam dialog tingkat tinggi tingkat menteri tentang pembiayaan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Jumat, 13 November 2026.

Menurut Stiell, Pembiayaan Iklim tidak cukup hanya digunakan untuk mendanai proyek-proyek individual. Pendanaan juga perlu mendukung transformasi ekonomi, memperkuat lembaga nasional, memperbaiki iklim investasi, dan menarik modal dengan biaya yang lebih terjangkau.

Stiell mengingatkan target pembiayaan iklim yang disepakati dalam COP29. Negara-negara maju diharapkan memimpin penyediaan dana sebesar 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035. Sementara itu, seluruh pihak diminta bekerja sama meningkatkan pembiayaan bagi negara berkembang dari berbagai sumber hingga 1,3 triliun dolar AS per tahun pada tahun yang sama. Peta Jalan Baku-Belem disiapkan untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Apa Usulan Reformasi Pembiayaan Iklim PBB?

Namun, Stiell menilai besarnya dana yang terkumpul belum tentu sejalan dengan kebutuhan negara penerima. Memenuhi target keuangan tidak selalu berarti memenuhi kebutuhan negara, ujarnya. Karena itu, ia mengusulkan empat langkah untuk memperbaiki penyaluran Pembiayaan Iklim.

Pertama, skema pendanaan harus mempertimbangkan kondisi utang dan kemampuan negara penerima. Persyaratan pembiayaan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara serta keberlanjutan utangnya. Hibah dan pembiayaan dengan persyaratan sangat lunak tetap dibutuhkan, terutama bagi negara kurang berkembang, negara kepulauan kecil, dan negara dengan tingkat kerentanan tinggi. Pembiayaan swasta, pinjaman, dan jaminan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Selain itu, persoalan utang perlu ditangani agar negara berkembang tidak harus memilih antara membayar kewajiban dan membangun ketahanan iklim.

Kedua, akses pendanaan perlu disederhanakan. Negara berkembang masih menghadapi persyaratan rumit dan beban administrasi untuk mengakses berbagai program serta lembaga pendanaan yang terfragmentasi. Stiell meminta prosedur pengajuan pendanaan dipangkas, koordinasi antarlembaga keuangan diperkuat, dan beban administrasi dikurangi.

Ketiga, Pembiayaan Iklim harus mengikuti sistem dan prioritas negara penerima. Sistem keuangan domestik, termasuk kementerian keuangan, pemerintah daerah, bank pembangunan, dan lembaga keuangan nasional, perlu diperkuat dan dilibatkan dalam penyaluran dana. Pembiayaan juga perlu digunakan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengakses dan mengelola dana, dan pengembangan serta transfer teknologi untuk mendukung pembangunan rendah emisi dan ketahanan iklim turut menjadi bagian dari kebutuhan tersebut.

Keempat, kerja sama internasional perlu menyelaraskan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas dengan prioritas negara. Koordinasi antara pemerintah, dana iklim, bank pembangunan, lembaga keuangan, dan investor diperlukan agar rencana nasional dapat diterjemahkan menjadi investasi dan proyek nyata.

Baca juga: BMKG: Hujan Ekstrem Ancam Sumbar November Ini

Apa poin penting dari berita ini?

• PBB mendorong reformasi Pembiayaan Iklim agar negara berkembang yang rentan terhadap bencana tidak semakin terbebani utang.
• Ancaman banjir, kebakaran, badai, dan kekeringan telah meningkatkan biaya pinjaman negara berkembang, bahkan sebelum bencana terjadi.
• Target yang disepakati dalam COP29 adalah 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035 dari negara maju, dan 1,3 triliun dolar AS dari berbagai sumber.
• Simon Stiell mengusulkan empat langkah: mempertimbangkan kondisi utang penerima, menyederhanakan akses, mengikuti prioritas negara penerima, dan menyelaraskan kerja sama internasional.