November 16, 2026
DPR Usulkan Dana Khusus untuk Daerah Kepulauan
Nasional

DPR Usulkan Dana Khusus untuk Daerah Kepulauan

DPR mengusulkan dana khusus bagi daerah kepulauan lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Usulan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends, dengan tujuan mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pendanaan yang selama ini dialami wilayah berciri kepulauan, termasuk Maluku.

Usulan tersebut disampaikan Mercy melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin (9/11/2026). Menurutnya, pengaturan dana khusus menjadi bagian penting dari RUU Daerah Kepulauan yang sedang diperjuangkan, agar daerah kepulauan mendapatkan dukungan pendanaan yang sesuai dengan karakteristiknya.

Mercy menjelaskan, kekhususan pertama wilayah kepulauan adalah karakteristik geografisnya. Luas laut lebih besar dari luas darat, kemudian kendala geografis yang begitu rumit, pulau-pulau yang jumlahnya ribuan, serta tantangan konektivitas yang tidak dihadapi daerah di daratan.

RUU tersebut dirancang menggunakan pendekatan lex specialis atau pengaturan hukum khusus. Pendekatan ini mempertimbangkan karakteristik geografis, tantangan konektivitas, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat kepulauan.

Menurut Mercy, karakteristik wilayah kepulauan sangat berbeda dengan daratan. Wilayah ini memiliki laut yang lebih luas dan jumlah pulau yang sangat banyak, sehingga secara langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik dan pembangunan.

Dana Khusus dan Kelemahan UU Pemerintahan Daerah

Mercy menilai mekanisme pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi wilayah kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan kewenangan pemerintah daerah dan dukungan pendanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah tersebut.

Usulan dana khusus ini relevan bagi daerah seperti Maluku, yang sebagian besar wilayahnya adalah laut dan terdiri dari ratusan pulau. Biaya pelayanan publik di daerah kepulauan jauh lebih mahal karena transportasi antarpulau, dan pembangunan infrastruktur tidak bisa dihitung dengan standar daerah daratan.

RUU Daerah Kepulauan sendiri sudah lama diperjuangkan oleh daerah-daerah kepulauan di Indonesia. Mereka menilai sudah saatnya ada pengaturan khusus yang mengakui bahwa membangun daerah kepulauan membutuhkan pendekatan dan anggaran yang berbeda.

Apakah usulan dana khusus ini akan masuk dalam pembahasan RUU di DPR, masih harus menunggu proses legislasi berikutnya. Yang jelas, suara dari daerah kepulauan kini semakin nyaring, dan Ambon menjadi salah satu tempat usulan itu kembali disuarakan.

Baca juga: Penyadapan Presiden Prabowo, Komisi III Puji Kapolri

Apa poin penting dari berita ini?

  • DPR mengusulkan dana khusus bagi daerah kepulauan melalui RUU Daerah Kepulauan, disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends.
  • Usulan itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin (9/11/2026).
  • Kekhususan wilayah kepulauan adalah laut yang lebih luas dari darat, ribuan pulau, dan tantangan konektivitas.
  • RUU dirancang dengan pendekatan lex specialis atau pengaturan hukum khusus.
  • Mercy menilai UU Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural wilayah kepulauan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *