PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh, Anggaran Bogor Rp600 Miliar
PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027, tetapi konsekuensi anggarannya tidak kecil. Pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati pengangkatan tersebut, dan kini daerah-daerah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk menggaji pegawai yang naik status itu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 6 November 2026 mengatakan kebijakan tersebut diputuskan setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI. Kesepakatan politiknya sudah ada, tetapi aturan teknisnya belum selesai.
Hingga hari ini belum terbit regulasi yang mengatur hal teknis pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, termasuk soal penganggaran untuk gaji. Ketidakpastian ini membuat pemerintah daerah belum bisa memastikan dari mana dana tambahan itu akan diambil.
Gambaran bebannya terlihat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jika gaji PPPK penuh waktu hasil alih status nantinya harus ditanggung APBD, Pemerintah Kabupaten Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk pengangkatan 9.687 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan di Cibinong, Senin (9/11/2026).
PPPK Paruh Waktu dan Harapan Dana dari Pusat
Wildan menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat. Harapan ini wajar, karena kebijakan pengangkatan diputuskan di tingkat pusat, sementara beban gajinya berpotensi jatuh ke APBD bila tidak ada dukungan dana tambahan.
Persoalan ini menunjukkan tarik-menarik klasik antara kebijakan pusat dan kemampuan daerah. Di satu sisi, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu adalah kabar baik bagi ribuan pegawai yang selama ini berstatus tidak penuh. Di sisi lain, daerah yang APBD-nya terbatas bisa kewalahan menanggung gaji mereka.
Regulasi teknis yang belum terbit menjadi kunci. Aturan itu akan menentukan siapa yang menanggung gaji, bagaimana skema penganggarannya, dan apakah ada dana transfer tambahan dari pusat untuk daerah yang jumlah PPPK paruh waktunya besar seperti Bogor.
Sampai regulasi itu terbit, pemerintah daerah hanya bisa menghitung dan menunggu. Bagi para PPPK paruh waktu sendiri, kepastian status penuh waktu pada 1 Januari 2027 sudah menjadi kabar yang ditunggu, meski soal gaji masih menyisakan pertanyaan.
Baca juga: Pasal Makar Penyadapan Belum Dijerat, Ini Alasan Yusril
Apa poin penting dari berita ini?
- PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027, berdasarkan kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kebijakan itu pada 6 November 2026.
- Regulasi teknis pengangkatan lintas profesi, termasuk soal penganggaran gaji, hingga kini belum terbit.
- Pemerintah Kabupaten Bogor membutuhkan sekitar Rp600 miliar untuk mengangkat 9.687 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
- Pemkab Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat.
