241 Orang Diproses dalam Kasus Karhutla
Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, penanganan kasus karhutla terus berjalan melalui koordinasi antarlembaga. Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
“Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan,” ujar Dudung, Rabu (11/11/2026).
Selain proses penyidikan, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kebakaran terjadi di area konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi. Total luas area terbakar di wilayah konsesi tersebut mencapai 33.514,01 hektare.
Kasus Karhutla dan Penegakan Hukum
Dudung menjelaskan, Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan di tengah catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 2.335 bencana hingga November 2026. Meski karhutla mereda, daerah diminta waspada ancaman banjir dan cuaca ekstrem di musim hujan.
Sanksi administratif terhadap perusahaan pemegang konsesi menjadi pelengkap proses pidana. Pencabutan dan pembekuan izin diharapkan memberi efek jera, sementara paksaan pemulihan mewajibkan perusahaan memulihkan lahan yang terbakar.
Pemerintah menegaskan penegakan hukum karhutla akan terus berjalan. Koordinasi antara Kejagung, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan menjadi kunci agar pelaku kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi, mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Apa poin penting dari berita ini?
- Sebanyak 241 orang dan 93 korporasi diproses hukum terkait kasus karhutla.
- Kejagung dan Polri menerbitkan 241 SPDP untuk perorangan dan 93 SPDP untuk korporasi.
- Kebakaran terjadi di konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas 33.514,01 hektare.
- Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif pada 32 subjek hukum, termasuk lima pencabutan izin.
Baca juga: Pramono Ungkap Penyebab Longsor di Jaksel
