HMP Gibran Dibahas di Paripurna DPR Besok
DPR bakal menggelar Sidang Paripurna untuk membahas hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh delapan fraksi partai politik, Kamis (12/11) besok. Usul HMP Gibran ini menjadi respons terhadap polemik ijazah Gibran yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustofa mengatakan paripurna akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai jadwal. “Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan usai menerima usulan dari perwakilan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Saan mengatakan sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi partai politik telah meneken dokumen hak menyatakan pendapat. Jumlah ini sudah melebihi syarat minimal, yakni 25 anggota dari lintas fraksi, untuk dapat diproses kepada pimpinan DPR RI.
Saan merujuk pada ketentuan HMP yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
HMP Gibran dan Tahapan Pemakzulan
“Sehingga dari sisi persyaratan, dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat,” ucap Saan.
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Usul HMP Gibran ini muncul setelah polemik ijazah Gibran terus bergulir dan wacana pemakzulan mengemuka.
Sebelumnya, berbagai pihak menyoroti dugaan ketidaksesuaian syarat pendidikan Gibran sebagai wakil presiden. Polemik itu juga sempat dibawa ke ranah hukum, termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meski sejumlah pihak menilai jalur itu tidak tepat untuk perkara tersebut.
Sidang paripurna besok akan menjadi penanda penting: apakah DPR melanjutkan usul HMP Gibran ke tahapan berikutnya, atau justru menahannya. Perkembangan sidang akan menentukan arah polemik ijazah yang sudah berbulan-bulan menjadi perdebatan publik.
Apa poin penting dari berita ini?
- DPR menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) untuk membahas usul HMP Gibran.
- Usul HMP Gibran ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi, melebihi syarat minimal 25 anggota.
- Usul ini merespons polemik ijazah Gibran yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
- Dasar hukum HMP diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla
