November 18, 2026
Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2027 21 November
Ekonomi

Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2027 21 November

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan yakin para kepala daerah mampu memenuhi tenggat penetapan UMP 2027 tersebut.

Keyakinan itu disampaikan Yassierli setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para kepala dinas pada 13 November lalu, serta pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November. Dari dua pertemuan itu, para gubernur menyatakan kesiapan menetapkan UMP sesuai jadwal.

Jadwal Penetapan UMP 2027 dan UMSP

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian, pada 26 November 2026. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, serta dapat menentukan upah minimum kota atau kabupaten beserta upah minimum sektoralnya.

Yassierli menilai pengalaman para kepala daerah pada periode sebelumnya menjadi modal penting. Ia menegaskan penetapan upah minimum bukan hal baru bagi para gubernur, sehingga prosesnya diharapkan berjalan lancar dan tepat waktu.

Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan, ujar Yassierli ketika ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Kemnaker telah menyampaikan surat edaran yang berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Surat edaran itu menjadi acuan agar penetapan upah di setiap daerah memakai data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses perumusannya, penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang mencakup perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah. Dewan Pengupahan Daerah nantinya menggelar rapat dengan berpedoman pada data dan panduan dari Kemnaker, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan kebijakan akhir.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0. Dengan formula itu, besaran UMP di setiap provinsi diharapkan mencerminkan daya beli buruh sekaligus kemampuan dunia usaha setempat.

Bagi jutaan buruh, penetapan UMP 2027 menjadi penentu pendapatan mereka sepanjang tahun depan. Karena itu, ketepatan jadwal penetapan menjadi penting agar perusahaan dan pekerja sama-sama memiliki kepastian sejak awal tahun. Baca juga: Upah Minimum Jateng Tak Cukupi Keluarga

Apa poin penting dari berita ini?

  • Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026.
  • Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan yakin para kepala daerah mampu memenuhi tenggat penetapan UMP 2027 tersebut.
  • Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian, pada 26 November 2026.
  • Kemnaker telah menyampaikan surat edaran yang berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
  • Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *