Pelecehan Siswi Magang NTT, KPAI Desak Usut
Pelecehan siswi magang NTT diduga dilakukan oleh seorang pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pengusutan serius atas kasus tersebut dan menegaskan tidak ada celah damai.
Seorang pejabat eselon II Pemprov NTT diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang berinisial S. Korban merupakan peserta praktik kerja lapangan (PKL) atau magang di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan. Pelecehan seksual itu diduga terjadi pada 3 November 2026 di dalam ruang kerja kantor Gubernur NTT. Terduga pelaku berinisial YAK alias AK.
Komisioner KPAI Dian Sasmita mengatakan KPAI mendesak penanganan yang serius atas kasus kekerasan seksual ini, berbasis pada perlindungan hak anak korban. Kasus ini sangat kuat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Pelaku adalah pejabat pemerintah, sedangkan korban adalah seorang siswi magang.
Dian menyinggung dampak terhadap anak yang diduga mengalami pelecehan ini. Ia mendorong polisi mengusut kasus ini. Kekerasan dan dampaknya yang dialami korban tentunya sangat besar sehingga kepolisian wajib untuk mengungkap kasus lewat alat bukti seperti visum psikiatrikum, CCTV, dan alat bukti lainnya, jelasnya.
Pelecehan Siswi Magang NTT dan Perlindungan Korban
KPAI meminta identitas korban dilindungi. Dian menekankan bahwa perlindungan identitas dan keamanan korban anak wajib menjadi prioritas kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan tekanan.
KPAI mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ada celah hukumnya untuk perdamaian. Setiap kekerasan anak adalah delik murni sehingga ada atau tiada aduan, kasus ini harus tetap ditangani dengan profesional oleh polisi. Peristiwa lain dari daerah yang juga menjadi perhatian adalah banjir bandang Melawi yang berdampak pada 178 KK.
Apa poin penting dari berita ini?
- Pelecehan siswi magang NTT diduga dilakukan pejabat eselon II Pemprov NTT terhadap siswi magang berinisial S.
- Peristiwa itu diduga terjadi pada 3 November 2026 di ruang kerja kantor Gubernur NTT.
- KPAI mendesak penanganan serius karena ada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku pejabat dan korban siswi.
- KPAI meminta identitas dan keamanan korban dilindungi dari segala bentuk intimidasi dan tekanan.
- Kekerasan seksual terhadap anak adalah delik murni dan tidak ada celah hukum untuk perdamaian.
