November 16, 2026
Komdigi: Tak Semua Konten Bisa Diblokir
Teknologi

Komdigi: Tak Semua Konten Bisa Diblokir

Tidak semua Konten Bisa Diblokir begitu saja oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kementerian itu menegaskan kewenangannya dalam moderasi konten memiliki batasan yang diatur undang-undang, sehingga tidak bisa sembarangan memerintahkan penghapusan konten di media sosial.

Penegasan itu disampaikan Komdigi untuk menanggapi protes masyarakat terhadap moderasi konten di media sosial, termasuk unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah di internet. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan dasar hukum kewenangan tersebut, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Aturan itu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan maupun pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun, menurut Mediodecci, kewenangan tersebut tidak berarti Komdigi bisa memutus akses terhadap konten secara sewenang-wenang. Ada klasifikasi muatan ilegal serta mekanisme pengaduan dan verifikasi yang harus dipenuhi sebelum tindakan dilakukan.

“Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi,” kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Mengapa Tak Semua Konten Bisa Diblokir?

Ia menjelaskan terdapat dua kategori konten yang dapat langsung diputus aksesnya oleh Komdigi, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua jenis konten tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform digital agar menjadi bagian dari pedoman komunitas atau community guidelines yang diterapkan masing-masing platform.

Sementara itu, untuk konten di luar kedua kategori tersebut, Komdigi harus mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Misalnya, konten terkait perdagangan ilegal perlu diverifikasi Kementerian Perdagangan, sedangkan informasi mengenai makanan dan obat tanpa izin edar harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal serupa berlaku untuk konten disinformasi yang berkaitan dengan sektor tertentu, seperti informasi mengenai imunisasi. Dalam hal ini, Komdigi membutuhkan verifikasi dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan sebelum mengambil tindakan.

Mediodecci juga menegaskan kewenangan Komdigi bukan untuk melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial. Fokus kementerian adalah mengatur tata kelola platform digital, termasuk memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjalankan kewajiban moderasi konten. “Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ke ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna,” ungkapnya.

Terkait konten yang dikategorikan sebagai disinformasi, pemerintah telah memiliki pedoman melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmenkomdigi) Nomor 127 dan 128 Tahun 2026. Kedua aturan itu menjadi acuan dalam klasifikasi dan verifikasi konten disinformasi serta ujaran kebencian. Dalam pedoman tersebut, informasi yang tidak sesuai fakta dapat dilihat dari sejumlah kriteria, seperti bertentangan dengan keterangan sumber yang sah dan kredibel, tidak memiliki referensi tepercaya, maupun informasi yang sebenarnya benar tetapi disajikan dengan konteks menyesatkan.

Dengan penjelasan itu, Komdigi menegaskan kembali bahwa tidak semua Konten Bisa Diblokir tanpa klasifikasi muatan ilegal, aduan resmi, atau verifikasi instansi yang berwenang.

“Disinformasi adalah sesuatu yang sifatnya spektrum. Kemudian ketika kita bicara dari aspek hukum, spektrum itu tidak dikenal. Aspek hukum itu putih atau hitam, benar atau salah, iya atau tidak,” jelasnya. Sebelumnya, lembaga pemantau media Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan 127 konten mengalami moderasi atau takedown hingga 8 November 2026, dan sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen disebut mengalami moderasi atas permintaan Komdigi.

Baca juga: Kacamata AI Meta Resmi Dijual di Indonesia

Apa poin penting dari berita ini?

  • Komdigi menegaskan tidak semua Konten Bisa Diblokir begitu saja, karena kewenangannya dibatasi undang-undang dan mekanisme verifikasi.
  • Hanya dua kategori konten yang bisa langsung diputus aksesnya, yakni perjudian online dan pornografi.
  • Konten di luar dua kategori itu wajib diverifikasi instansi berwenang, seperti Kemendag untuk perdagangan ilegal dan BPOM untuk obat tanpa izin edar.
  • Kewenangan Komdigi adalah mengatur tata kelola platform digital, bukan menyidik atau menghukum pidana pengguna media sosial.
  • Pedoman klasifikasi disinformasi diatur dalam Kepmenkomdigi Nomor 127 dan 128 Tahun 2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *