KKP Dorong Ekosistem Laut Jadi Solusi Iklim
Ekosistem Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global, kata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dorongan itu disampaikan Indonesia dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penguatan peran laut dalam agenda iklim global sejalan dengan upaya Indonesia mengembangkan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Menurutnya, perlindungan dan pemulihan Ekosistem Laut tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang besar, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang harus kita jaga dan pulihkan. Melalui pendekatan ekonomi biru, kita ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan di COP31, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano mengatakan laut tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek yang terdampak perubahan iklim. Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama, yakni penguatan hasil COP31, keberlanjutan proses kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), serta percepatan implementasi aksi iklim berbasis Ekosistem Laut.
Apa yang Diminta Indonesia soal Ekosistem Laut?
“Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi,” ujar Irwan.
Irwan menjelaskan, bagi Indonesia, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan infrastruktur alami yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekosistem, menjaga ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Ketiganya juga menjadi solusi berbasis alam kelautan yang memiliki potensi besar dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Indonesia juga menekankan pentingnya keberlanjutan Mandat Glasgow yang telah membentuk ruang dialog mengenai laut dalam kerangka UNFCCC. Indonesia mendukung penyusunan peta jalan kelautan multitahun yang selaras dengan Perjanjian Paris, dilaksanakan secara sukarela, menghormati kondisi nasional masing-masing negara, dan berorientasi pada dukungan implementasi.
Pada aspek implementasi, Irwan menyampaikan Indonesia telah mengintegrasikan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second NDC, dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Indonesia juga tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.
Meski demikian, Irwan mengingatkan pelaksanaan berbagai komitmen kelautan masih membutuhkan dukungan internasional. Indonesia mendorong perluasan akses terhadap pendanaan berbasis hibah, penguatan dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru menjadi aksi iklim di tingkat regional.
Baca juga: RI Masuk Daftar Calon Tuan Rumah COP33
Apa poin penting dari berita ini?
- KKP mendorong Ekosistem Laut diakui sebagai bagian integral dari solusi perubahan iklim global di COP31 Antalya.
- Indonesia menyampaikan tiga prioritas: penguatan hasil COP31, keberlanjutan kerja sama kelautan dalam UNFCCC, dan percepatan aksi iklim berbasis ekosistem laut.
- Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang disebut sebagai infrastruktur alami penopang ketahanan ekosistem, pangan, dan mata pencaharian pesisir.
- Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare dalam dokumen Second NDC.
- Pelaksanaan komitmen kelautan masih membutuhkan dukungan internasional, termasuk pendanaan hibah dan pengembangan karbon biru.
