November 16, 2026
Dana Pesangon Dikelola Pemerintah, Setor 2027
Ekonomi

Dana Pesangon Dikelola Pemerintah, Setor 2027

Dana Pesangon pekerja akan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan setiap perusahaan wajib menyetorkan Dana Pesangon untuk menjamin hak pekerja bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan itu disampaikan Kemnaker dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, Minggu (15/11/2026). Regulasi tersebut mengatur pembentukan pengelola Dana Pesangon yang dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah, bukan lagi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan perusahaan wajib memperhitungkan pesangon sejak awal hubungan kerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Sejak pekerja dikontrak sebagai PKWTT, pengusaha sudah harus menghitung likuiditasnya bila pekerja itu kelak ter-PHK, lalu menitipkan dan menyetorkan uang tersebut ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Pesangon.

“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah.

Mengapa Dana Pesangon Dikelola Pemerintah?

Pengelolaan Dana Pesangon secara terpusat diharapkan menutup celah pekerja yang ter-PHK tetapi tidak menerima pesangon. Indah mencontohkan kasus di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum selesai dibayarkan. Dengan adanya dana cadangan yang dikelola lembaga pemerintah, kejadian serupa diharapkan tidak terulang.

“Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon,” ucap Indah.

Lembaga pengelola Dana Pesangon ditargetkan sudah mulai bekerja pada 2028. Undang-undang memberi masa transisi maksimal satu tahun untuk menyiapkan lembaga tersebut. Perusahaan sendiri mendapat waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan besaran Dana Pesangon sebelum wajib diserahkan, paling lambat Oktober 2027.

“Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon,” jelasnya. Konsep pengelola Dana Pesangon ini berbeda mekanismenya dengan dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan.

Pengusaha yang tidak menyediakan Dana Pesangon akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Aturan tersebut mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban Dana Pesangon. Kemnaker juga membantah kabar bahwa dana cadangan pesangon wajib disetor ke Danantara.

Baca juga: Cabai dan Daging Berpotensi Mahal Jelang Natal

Apa poin penting dari berita ini?

  • Dana Pesangon pekerja akan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
  • Setiap perusahaan wajib menyetorkan Dana Pesangon, paling lambat Oktober 2027, untuk menjamin hak pekerja bila terjadi PHK.
  • Perusahaan wajib memperhitungkan pesangon sejak awal hubungan kerja PKWTT, lalu menitipkan uang itu ke lembaga pemerintah yang ditunjuk.
  • Lembaga pengelola Dana Pesangon ditargetkan mulai bekerja pada 2028, setelah masa transisi maksimal satu tahun.
  • Pengusaha yang tidak menyediakan Dana Pesangon terancam sanksi administratif, dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *