Pajak Orang Terkaya Usul Abdur Arsyad
Pajak orang terkaya menjadi usulan komika Abdur Arsyad untuk menutup kekurangan penerimaan pajak negara yang masih harus mengejar Rp514 triliun hingga akhir tahun 2026. Usulan itu ia sampaikan melalui akun Threads-nya pada Sabtu, 14 November 2026, merujuk pada riset Center of Economic and Law Studies (Celios).
Pajak Orang Terkaya Bisa Hasilkan Rp142 Triliun
Abdur Arsyad menyoroti riset Celios yang sempat memberikan ide untuk memajaki 50 orang terkaya di Indonesia. Menurut riset tersebut, kekayaan mereka setara dengan kekayaan 55 juta orang di tanah air. Celios memberikan definisi batas bawahnya, yakni warga dengan penghasilan di atas Rp84 miliar, yang menyasar kalangan pengusaha dan pejabat publik.
Menurut Abdur, mereka yang masuk kategori itu akan dikenakan pajak kekayaan 1 sampai 2 persen. Kekayaan dari Rp84 miliar sampai Rp506 miliar dikenakan 1 persen, sedangkan yang di atas Rp506 miliar dikenakan pajak 2 persen, dan semuanya dihitung dari kekayaan bersih. Dari skema tersebut, negara bisa menghasilkan Rp142 triliun per tahun, yang nilainya sama dengan 60 persen pajak penghasilan seluruh rakyat Indonesia.
Abdur juga menyoroti keinginan Direktorat Jenderal Pajak yang ingin mengejar 475.698 wajib pajak. Menurutnya, potensi penerimaan dari upaya itu hanya berada di kisaran Rp2 triliun. Ia membandingkan, mengejar 475 ribu wajib pajak hanya menghasilkan Rp2 triliun, sementara mengejar 50 orang kaya saja bisa menghasilkan Rp142 triliun. Di kalangan pejabat publik saja, termasuk anggota DPD, DPR, dan Kabinet Merah Putih, potensi pajak dari kekayaan mereka mencapai Rp752 miliar.
Di sisi lain, Abdur mengungkapkan sudah banyak ahli ekonomi yang menyebutkan bahwa fiskal negara berat akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sehingga kedua program ini diminta diberhentikan. Ia juga menyoroti banyak pejabat yang mendukung kedua program tersebut, sehingga menurutnya tidak ada salahnya program itu dibiayai dari pajak atas kekayaan para pejabat.
Usulan Abdur ini menambah panjang perdebatan publik tentang keadilan pajak di Indonesia. Usulan pajak orang terkaya ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas. Di sisi lain, publik mempertanyakan mengapa beban pajak lebih banyak ditanggung masyarakat umum, sementara kelompok terkaya belum dikenakan pajak kekayaan secara khusus. Pernyataan Kementerian Keuangan soal kekurangan Rp514 triliun menjadi pemicu diskusi ini.
Baca juga: komika Gilang Dirga yang sejak kecil jago impersonate di acehsahoe.com.
Apa poin penting dari berita ini?
- Abdur Arsyad mengusulkan pajak orang terkaya untuk menutup kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun.
- Riset Celios menyebut 50 orang terkaya bisa dikenakan pajak kekayaan 1-2 persen dan menghasilkan Rp142 triliun per tahun.
- Abdur membandingkan upaya mengejar 475.698 wajib pajak yang potensinya hanya sekitar Rp2 triliun.
- Ia juga menyoroti beban fiskal program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
