Korupsi Runway Ketapang Rugikan Rp4,6 Miliar
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pelimpahan tahap dua meliputi berkas perkara, barang bukti, serta lima tersangka kasus dugaan Korupsi Runway Ketapang ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kasus ini berkaitan dengan proyek rekonstruksi landas pacu Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang.
Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah diserahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Burhanuddin di Pontianak, Sabtu, 14 November 2026.
Penyerahan perkara dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026, setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan proyek tahun anggaran 2023 tersebut. Proyek rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35, serta pengerjaan marka Bandara Rahadi Oesman, menggunakan APBN 2023 sebesar Rp7,7 miliar.
Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp4,6 miliar. Angka itu sangat besar bila dibandingkan dengan total nilai proyek Rp7,7 miliar.
Lima tersangka berasal dari unsur penyedia jasa dan penyelenggara negara. Dari unsur penyedia jasa ialah MAG selaku Direktur CV Bhadrika Abadi, MAF sebagai komanditer, serta HAP pemilik manfaat perusahaan. Sementara dari unsur penyelenggara negara, polisi menetapkan ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AHA yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus pejabat terkait proyek.
Bagaimana Proses Hukum Korupsi Runway Ketapang?
Korupsi Runway Ketapang kini memasuki tahap penuntutan setelah pelimpahan tahap dua ke Kejati Kalbar. Jaksa akan mempelajari berkas perkara dan menyiapkan dakwaan untuk persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi.
Kasus ini bermula dari penyimpangan dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi runway yang dibiayai APBN 2023. Penyidik menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga menimbulkan kerugian negara yang besar.
Aset sitaan senilai Rp338 juta yang diserahkan ke kejaksaan menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Nilai itu masih jauh dari total kerugian Rp4,6 miliar, sehingga proses penyitaan aset tambahan kemungkinan masih berlanjut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai APBN harus diawasi ketat. Pengawasan yang lemah memberi ruang bagi penyimpangan, dan kerugiannya ditanggung oleh negara serta masyarakat.
Baca juga: Narkoba Lapas Kerobokan Dibongkar Bareskrim
Apa poin penting dari berita ini?
- Korupsi Runway Ketapang: Polda Kalbar melimpahkan 5 tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi runway Bandara Rahadi Oesman ke Kejati Kalbar.
- Proyek tahun anggaran 2023 itu bernilai Rp7,7 miliar dari APBN, dan penyimpangan di dalamnya merugikan negara Rp4,6 miliar.
- Lima tersangka berasal dari penyedia jasa dan penyelenggara negara, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Aset sitaan Rp338 juta diserahkan ke kejaksaan, dan perkara kini memasuki tahap penuntutan untuk segera disidangkan.
