November 16, 2026
Pasal Makar Penyadapan Belum Dijerat, Ini Alasan Yusril
Politik

Pasal Makar Penyadapan Belum Dijerat, Ini Alasan Yusril

Pasal makar penyadapan belum dijerat terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Mabes Polri sebelumnya mengumumkan tiga anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Salah satu tersangka yang berinisial LSP adalah jenderal polisi aktif, sebagaimana disampaikan Yusril dalam konferensi pers pada Senin, 2 November 2026, malam.

Walaupun target penyadapan itu adalah presiden, Yusril mengatakan sejauh ini para tersangka belum dijerat pasal dugaan makar oleh kepolisian. Keputusan itu diambil karena penyidikan masih berjalan dan pasal-pasal yang sudah diterapkan dinilai sudah memberikan ancaman hukuman yang berat.

Para tersangka sejauh ini dijerat Pasal 258 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana 6 tahun, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 8 tahun.

Pasal Makar Penyadapan dan Ancaman Hukuman Tersangka

Yusril menjelaskan bahwa penerapan pasal makar membutuhkan pembuktian unsur yang berbeda dan proses penyidikan yang lebih panjang. Karena itu, penyidik memilih pasal yang sudah bisa diterapkan berdasarkan bukti yang ada saat ini.

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang kemudian diungkap oleh Polri. Pengungkapan ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat kepolisian sendiri, termasuk seorang jenderal aktif.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini, antara lain handphone dan flashdisk yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan. Barang bukti tersebut kini diperiksa untuk memperkuat pembuktian di pengadilan.

Kasus penyadapan terhadap presiden ini juga memicu perdebatan di DPR. Komisi III DPR memanggil Kapolri untuk membahas kasus ini, sementara sejumlah pihak mempertanyakan motif di balik penyadapan tersebut.

Proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berjalan. Publik menanti apakah pasal makar akan diterapkan di kemudian hari, atau apakah pasal-pasal yang sudah dijeratkan dinilai cukup untuk menghukum para pelaku.

Baca juga: Baleg DPR Susun RUU Hak Cipta sebagai Umbrella Act

Apa poin penting dari berita ini?

  • Pasal makar penyadapan belum dijerat terhadap tiga tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, menurut Menko Yusril Ihza Mahendra.
  • Salah satu tersangka berinisial LSP adalah jenderal polisi aktif.
  • Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dengan ancaman 10 tahun, Pasal 332 KUHP dengan ancaman 6 tahun, dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman 8 tahun.
  • Polisi menyita handphone dan flashdisk yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
  • Kasus ini memicu perdebatan di DPR dan proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *