Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Tragis tapi Bisa Dijalankan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut wacana pemakzulan Gibran sebagai peristiwa tragis bagi bangsa. Namun, menurut dia, proses tersebut dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif penyelesaian lain.
“Pemakzulan? Ya saya katakan, kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kan tidak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” ujar Surya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Surya di tengah menguatnya wacana pemakzulan Gibran menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan ijazah pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden. Hingga saat ini, Partai NasDem belum menyatakan sikap resmi untuk mendukung pemakzulan Gibran.
Pemakzulan Gibran dan Suasana Kebatinan Masyarakat
Surya mengatakan, NasDem lebih mengutamakan terjaganya suasana kebatinan seluruh komponen masyarakat agar tidak terus-menerus diwarnai ketegangan dan kesedihan. “Itu aja. Bagi NasDem itu, dia ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat. Bisa terjaga secara baik, tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesedihan di antara satu sama lain,” tuturnya.
Dia mengaku prihatin karena wacana pemakzulan muncul ketika Presiden dan Wakil Presiden masih aktif menjalankan tugas pemerintahan. “Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden masih aktif, Wakil Presiden masih aktif. Nah tiba-tiba Wakil Presiden, ada rencana pemakzulan,” kata Surya. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan peristiwa tragis yang tidak diharapkan terjadi, meskipun prosesnya tetap harus dijalankan apabila memang menjadi satu-satunya jalan penyelesaian.
Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul dua putusan lembaga peradilan yang menjadi perhatian publik terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut. Pertama, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Namun, MK menyatakan tidak berwenang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon. Permohonan tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Kedua, MA melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan. Putusan MA tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Kedua putusan itu kemudian menjadi dasar bagi sejumlah pihak untuk mendorong pembahasan di DPR, termasuk melalui wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan. Meski demikian, putusan MA tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden, karena proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baca juga: PKS Bahas Putusan MA soal Ijazah Gibran.
Apa poin penting dari berita ini?
- Surya Paloh menyebut wacana pemakzulan Gibran sebagai peristiwa tragis, namun bisa dijalankan bila syarat konstitusional terpenuhi.
- NasDem belum menyatakan sikap resmi mendukung pemakzulan dan mengutamakan terjaganya suasana kebatinan masyarakat.
- Wacana itu menguat setelah putusan MK 6 Oktober 2026 dan putusan kasasi MA 30 Oktober 2026 soal dokumen penyetaraan ijazah Gibran.
