PDIP: Penyadapan Prabowo Tindakan Makar yang Tak Ditolelir
Penyadapan Prabowo dinilai PDI Perjuangan sebagai tindakan makar yang tidak boleh ditolelir. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan perbuatan makar, karena penyadapan itu ditujukan kepada kepala negara.
Penyadapan Prabowo dan Penilaian PDIP sebagai Makar
PDI Perjuangan mengapresiasi langkah tegas Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri sekaligus Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo. Partai berlambang banteng itu menilai pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memulihkan maruah kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi.
Menurut Hasto, penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik merupakan pelanggaran serius. Tindakan itu tidak bisa hanya dilihat sebagai penyalahgunaan kewenangan, melainkan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat serius terhadap hak demokrasi dan sistem hukum nasional. Terlebih penyadapan ditujukan kepada Presiden Prabowo sebagai kepala negara.
Hasto berharap pengusutan perkara ini tidak berhenti pada kasus yang telah terungkap. Ia mendorong aparat membongkar kemungkinan praktik serupa yang diduga pernah digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan instrumen penegakan hukum untuk membungkam pihak-pihak yang menyuarakan kritik dan memperjuangkan keadilan, kebenaran, serta demokrasi.
Dalam kesempatan itu, Hasto secara khusus mengapresiasi anggota internal Polri yang berani melaporkan dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, langkah itu menunjukkan masih adanya integritas dan keberanian moral di lingkungan institusi kepolisian. Ia menyebut para pelapor itu sebagai cerminan kekuatan hati nurani yang berbicara, kekuatan moral yang selalu hadir di tengah kegelapan. Hasto juga mengingatkan kewenangan yang melekat pada jabatan publik, khususnya aparat kepolisian yang dapat menggunakan upaya paksa atas nama negara, harus dijalankan dengan menjunjung moral, etika, integritas, dan sikap kenegarawanan, serta tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, pribadi, maupun kelompok tertentu. Baca juga: Komisi III DPR Harap Tim Khusus Kapolri Temukan Dalang Penyadapan Prabowo.
Apa poin penting dari berita ini?
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebagai tindakan makar yang tak bisa ditolelir.
- PDIP mengapresiasi langkah tegas Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Menurut Hasto, penyadapan yang disertai penghapusan data elektronik adalah pelanggaran HAM yang serius terhadap demokrasi.
- Hasto mendesak pengusutan tidak berhenti pada kasus yang terungkap dan membongkar kemungkinan praktik serupa.
- Hasto mengapresiasi anggota internal Polri yang berani melaporkan dugaan penyadapan ilegal tersebut.
