PAN Usul DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Gibran
Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya saat mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding pada Minggu, 8 November 2026. Menurut Sudding, putusan MA harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, karena pembatalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Hak Menyatakan Pendapat sebagai Jalur Konstitusional DPR
Sudding menilai, dengan dibatalkannya persyaratan pada saat Gibran mendaftar, wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung. Apabila Gibran tidak mundur, persoalan itu harus dieksekusi lewat jalur politik, yakni melalui hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR.
Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Gibran mengundurkan diri secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan. Menurut Sudding, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap jabatan publik. Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas putusan Mahkamah, sebaiknya ia mundur, karena sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis maupun secara moral.
Apabila Gibran tidak mengundurkan diri, Sudding menyebut DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya melalui hak menyatakan pendapat. Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menurut Sudding, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu menjadi dasar bagi PAN untuk mendorong langkah politik di DPR apabila Gibran tetap bertahan. Baca juga: Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Tragis tapi Bisa Dijalankan
Apa poin penting dari berita ini?
- PAN mengusulkan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat soal posisi Gibran apabila ia tidak mengundurkan diri.
- Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding pada Minggu, 8 November 2026.
- Dasar usulan ini adalah putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
- Sudding menilai Gibran sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagai konsekuensi hukum putusan MA.
- Landasan konstitusional yang dirujuk adalah Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
