Jimly: Penyadapan Ilegal Bisa Masuk Unsur Makar
Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberantas pelaku dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden sampai ke akar-akarnya. Jimly menyampaikan hal itu saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Prof Jimly menilai tindakan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dibenarkan dan memiliki ancaman pidana hingga hukuman mati.
“Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan,” kata Jimly.
Dari segi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jimly menyebut tindakan penyadapan ilegal memiliki ancaman pidana minimal 10 tahun. Namun, untuk ancaman hukuman mati, menurut Jimly masih perlu pembuktian lebih lanjut di pengadilan.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpendapat penyadapan ilegal yang dilakukan Jenderal Listyo terhadap Presiden merupakan bagian dari permainan politik dan ekonomi yang selama ini berlangsung. Kendati demikian, dia tidak mau mendahului peradilan, sehingga nantinya meja hijau yang akan mengungkap motif penyadapan tersebut dan apakah masuk ke dalam unsur makar.
Penyadapan Ilegal, Motif Terungkap di Pengadilan
“Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh Presiden? Mau membuat Presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan? Atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara?” tutur Jimly.
Dengan pernyataan itu, Jimly menegaskan bahwa motif penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak bisa disimpulkan begitu saja dari luar. Pembuktian harus berjalan melalui proses hukum, dan pengadilanlah yang akan menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur makar atau pelanggaran lain yang diatur dalam UU ITE dan KUHP. Baca juga: Pria Mabuk Golok Resahkan Warga Cibinong Bogor.
Apa poin penting dari berita ini?
- Jimly Asshiddiqie mendukung Kapolri Suyudi memberantas pelaku dugaan penyadapan terhadap Presiden.
- Penyadapan ilegal yang diduga dilakukan Jenderal Listyo dinilai tidak dapat dibenarkan.
- Jimly menyebut perbuatan itu bisa masuk unsur makar dengan ancaman hingga hukuman mati.
- Dalam UU ITE dan KUHP, penyadapan ilegal memiliki ancaman pidana minimal 10 tahun.
- Motif penyadapan akan terungkap melalui pembuktian di forum pengadilan.
