November 16, 2026
DKPP Terima 5 Aduan KPU soal Ijazah Gibran
Politik

DKPP Terima 5 Aduan KPU soal Ijazah Gibran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan telah menerima lima aduan terkait proses pencalonan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 terhadap KPU RI. Aduan KPU ini diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, dan salah satunya diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang juga menjadi salah satu penggugat ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan hal itu di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11). Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi.

Aduan KPU soal Ijazah Gibran Ditindaklanjuti DKPP

Dewa memastikan semua aduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh DKPP. Menurutnya, DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu membutuhkan waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat. DKPP juga selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada.

Dua aduan yang dinyatakan memenuhi syarat nantinya akan dilimpahkan ke persidangan. Namun, Dewa tak menjelaskan detail siapa pelapor dari dua aduan tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa ada dua pengaduan yang siap dilimpahkan ke persidangan, dua yang baru memenuhi syarat administrasi dan masih harus diverifikasi materiil, serta satu lagi yang belum memenuhi syarat administrasi.

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengadukan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan itu disampaikan Denny bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing. Menurut mereka, Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 adalah selundupan, dan mereka menyinggung soal pasal manipulatif.

Denny menyebut aduan itu bukan hanya masalah ijazah, tetapi juga menyangkut cacat administratif dan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia mengungkit perdebatan antara Anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim soal pasal itu, yang menurutnya tidak pernah dibahas dalam pembahasan peraturan tersebut.

Denny menyebut aduan itu merupakan kelanjutan setelah ada putusan MK atas gugatan yang mereka ajukan. Meski dalam putusan MK menyatakan tak dapat menerima permohonan Denny dan kawan-kawan, dalam pertimbangan putusan mahkamah menyatakan tak dapat menemukan ijazah maupun dokumen setara yang menyatakan penyelesaian pendidikan SMA atau sederajat yang telah dilalui Gibran. Belakangan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dan memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan untuk Gibran yang dikeluarkan Kemendikbudristek untuk syarat Pilpres 2024 dinyatakan batal.

Baca juga: PPPK Paruh Waktu Diminta Tak Ikut Aksi 10 November

Apa poin penting dari berita ini?

  • DKPP menerima lima aduan terhadap KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
  • Dua aduan sudah memenuhi syarat materiil dan siap dilimpahkan ke persidangan, dua masih verifikasi administrasi, dan satu belum memenuhi syarat administrasi.
  • Salah satu aduan diajukan Denny Indrayana bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.
  • Para pengadu menduga ada penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
  • MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran untuk syarat Pilpres 2024 dinyatakan batal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *