Natuna Dukung Guru PPPK Dialihkan ke Pusat
Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menyebut pengalihan pembiayaan gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK ke pemerintah pusat dapat memperkuat kondisi keuangan daerah. Kebijakan ini sedang disiapkan pemerintah pusat dan disambut baik oleh pemerintah daerah.
Bupati Natuna Cen Sui Lan, dikonfirmasi di Natuna, Sabtu, 7 November 2026, mengatakan Pemkab Natuna mendukung rencana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan dan pembiayaan guru berstatus PPPK yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja pegawai dalam APBD, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan kebutuhan yang lain.
Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya. Jika kebijakan ini terealisasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai guru PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya, ucapnya.
Ia mengungkapkan kondisi keuangan Kabupaten Natuna saat ini masih menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membiayai pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Menurut dia, Pemkab Natuna harus cermat dalam mengelola anggaran dan mempertimbangkan setiap pengeluaran agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Guru PPPK dan Keuangan Daerah Natuna
Ia mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program-program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Pengusulan kebutuhan pegawai, termasuk penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, juga kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, katanya.
Dukungan Natuna ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga mengangkat status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kedua kebijakan ini sama-sama menyasar perbaikan tata kelola kepegawaian, khususnya bagi guru dan tenaga pendidikan di daerah. Baca juga: P3K Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu 1 Januari 2027
Bagi daerah kepulauan seperti Natuna, beban belanja pegawai memang menjadi tantangan tersendiri. Dengan pengalihan pembiayaan guru PPPK ke pusat, daerah berharap bisa lebih leluasa membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan dasar lainnya. Kini yang ditunggu adalah petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat agar kebijakan ini bisa segera berjalan.
Apa poin penting dari berita ini?
- Pemkab Natuna mendukung pengalihan pembiayaan gaji guru PPPK ke pemerintah pusat.
- Bupati Natuna Cen Sui Lan menyebut kebijakan ini dapat mengurangi belanja pegawai APBD dan memperkuat keuangan daerah.
- Pemkab Natuna masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat.
- Kebijakan ini sejalan dengan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
