November 16, 2026
MKMK Tolak Laporan Etik 9 Hakim Konstitusi
Politik

MKMK Tolak Laporan Etik 9 Hakim Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK secara resmi menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sembilan hakim konstitusi. Putusan itu dibacakan di Gedung MK pada Sabtu, 7 November 2026. Laporan tersebut sebelumnya diajukan terkait penanganan sengketa hasil Pilpres 2024 yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menegaskan putusan tersebut saat membacakan amar putusan. Memutuskan, menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya, tegas Palguna di Gedung MK, Sabtu (7/11). Dengan putusan ini, sembilan hakim konstitusi dinyatakan tidak melanggar kode etik dalam perkara tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, anggota MKMK Yuliandri menjelaskan bahwa dalil pelapor mengenai dugaan pelanggaran prinsip ketakberpihakan dan integritas tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Persoalan yang dipermasalahkan pelapor menitikberatkan pada keputusan sembilan hakim konstitusi yang tetap memeriksa pokok perkara, meski terdapat keraguan pada pemenuhan syarat formil permohonan dalam perkara PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Menurut Yuliandri, langkah majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara adalah bagian dari cara pandang hukum yang ditentukan secara kolektif. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik. Hal itu tidak melanggar prinsip ketakberpihakan dan prinsip integritas dalam Sapta Karsa Hutama, jelas Yuliandri.

Laporan Etik terhadap Sembilan Hakim Ditolak

MKMK juga menegaskan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan pokok laporan. Penolakan ini mencakup tiga laporan sekaligus, yakni perkara Nomor 05/MKMK/L/10/2026, Nomor 08/MKMK/L/10/2026, dan Nomor 09/MKMK/L/10/2026.

Sebelumnya, dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau diploma dari pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Hakim Konstitusi Arsul Sani saat itu menyebutkan bahwa Mahkamah tidak menemukan dokumen bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang setara tingkat menengah atas.

Namun, Hakim Konstitusi Adies Kadir menguraikan bahwa dalam pendaftaran Pilpres 2024, Gibran telah melampirkan surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tertanggal 8 Agustus 2019. Data riwayat pendidikan tersebut juga disesuaikan dengan daftar riwayat hidup yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Surakarta pada 2020 lalu.

Putusan MKMK ini menutup rangkaian laporan etik yang diajukan sejumlah pihak terkait putusan sengketa Pilpres tersebut. Meski begitu, perdebatan soal ijazah Gibran masih berlanjut di ruang publik, termasuk desakan dari sejumlah pihak agar persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme lain yang tersedia.

Apa poin penting dari berita ini?

  • MKMK menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sembilan hakim konstitusi, Sabtu (7/11/2026).
  • Laporan itu terkait penanganan sengketa hasil Pilpres 2024 yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
  • MKMK menilai dalil pelanggaran prinsip ketakberpihakan dan integritas tidak beralasan, karena memeriksa pokok perkara adalah cara pandang hukum kolektif majelis.
  • Penolakan mencakup tiga laporan sekaligus: perkara Nomor 05, 08, dan 09/MKMK/L/10/2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *