Mantan Bupati Bengkulu Utara Divonis 3 Tahun 4 Bulan
Mantan Bupati Bengkulu Utara periode 2006 hingga 2016, Imron Rosyadi, divonis tiga tahun empat bulan penjara dan denda Rp750 juta subsider 165 hari kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkulu.
Hakim juga memvonis mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, Fadilah Marik, dengan pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp200 juta subsider 140 hari kurungan.
Vonis tersebut diberikan karena kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara periode 2007 hingga 2008.
Kedua terdakwa bersama-sama dengan terpidana Sonny Adnan yang sebelumnya sudah diputus, menguntungkan Jubaira dan Maihael Godath serta beberapa perusahaan lainnya sebesar 83 juta dolar AS lebih yang masuk ke dalam rekening PT Ratu Samban Mining, kata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu Achmadsyah Ade Murry di Kota Bengkulu, Jumat, 6 November 2026.
Kedua terdakwa disebut berperan aktif dalam terjadinya dugaan korupsi pertambangan yang dilakukan PT Ratu Samban Mining. Terkait dengan kerusakan lingkungan, hal itu belum bisa dimasukkan karena masih asumsi.
Bupati Bengkulu Utara dan Dakwaan Korupsi Tambang
Untuk itu, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam dakwaan primer penuntut umum, yaitu Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 603 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bengkulu menuntut mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.
Kemudian, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Fadilah Marik dituntut empat tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa untuk kedua terdakwa.
Perkara ini bermula dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara pada periode 2007 hingga 2008, saat Imron Rosyadi masih menjabat sebagai bupati. Izin-izin itu kemudian menjadi perkara korupsi yang merugikan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu hingga puluhan juta dolar AS.
Dengan vonis ini, perkara korupsi tambang di Bengkulu Utara yang melibatkan mantan bupati dan mantan kepala dinasnya memasuki babak baru. Putusan PN Tipikor Bengkulu ini menjadi pengingat bahwa penerbitan izin tambang yang menyimpang dapat berujung pada hukuman pidana bagi pejabat yang terlibat.
Kasus hukum lain yang juga menyita perhatian adalah TPPO di Banggai, suami jajakan istri lewat MiChat.
Apa poin penting dari berita ini?
- Mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi divonis 3 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp750 juta subsider 165 hari kurungan.
- Mantan Kadis Pertambangan dan Energi Fadilah Marik divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 140 hari kurungan.
- Keduanya terbukti korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan batu bara di Bengkulu Utara periode 2007-2008.
- Kerugian yang menguntungkan pihak lain mencapai lebih dari 83 juta dolar AS yang masuk ke rekening PT Ratu Samban Mining.
- Jaksa sebelumnya menuntut Imron 4,5 tahun penjara dan Fadilah 4 tahun penjara, sehingga vonis hakim lebih ringan dari tuntutan.
