November 16, 2026
RUU Penyadapan Mendesak Dibahas, Lindungi Privasi
Politik

RUU Penyadapan Mendesak Dibahas, Lindungi Privasi

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan perlu segera dilanjutkan untuk mengatur penggunaan alat sadap sekaligus melindungi hak privasi masyarakat. Desakan ini muncul setelah mencuatnya kasus dugaan RUU Penyadapan yang melibatkan perwira tinggi Polri.

“Ini perlu untuk segera sebenarnya menurut saya untuk didesak agar bisa segera dilanjutkan pembahasannya,” kata Yanuar dalam diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia mengatakan regulasi tentang penyadapan diperlukan untuk memastikan penggunaan alat sadap oleh instansi yang memiliki kewenangan dapat diawasi dan diaudit, terutama karena pengadaan alat tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

RUU Penyadapan Lindungi Privasi Masyarakat

Menurut Yanuar, penggunaan alat sadap juga harus dapat dijelaskan kepada publik secara akuntabel sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi, politik, maupun kepentingan lain di luar kewenangan.

Yanuar menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya oleh perwira tinggi Polri menjadi peringatan bahwa perlindungan privasi perlu mendapat perhatian serius.

“Kalau sekelas presiden dan pejabat-pejabat penting di republik ini bisa disadap, tentu kita sebagai rakyat biasa ini jadi khawatir. Jangan-jangan kita di Indonesia sudah tidak punya privasi,” ujarnya.

Menurut dia, penggunaan alat sadap oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, terlebih untuk kepentingan pribadi atau kelompok, harus dapat dicegah melalui regulasi yang jelas.

RUU Penyadapan telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Oleh karena itu, ia mengharapkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dapat segera dilanjutkan menyusul kasus dugaan penyadapan yang melibatkan petinggi Polri.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan RUU Penyadapan akan didorong untuk dibahas setelah RUU tentang Perampasan Aset selesai. RUU tersebut dirancang agar penyadapan tidak dilakukan secara sembarangan dan bukan hanya melindungi Presiden, tetapi juga melindungi masyarakat luas dari penyadapan ilegal.

Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Penyadapan Prabowo

Apa poin penting dari berita ini?

  • Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo mendesak pembahasan RUU Penyadapan segera dilanjutkan untuk mengatur alat sadap dan melindungi privasi.
  • Penggunaan alat sadap harus bisa diawasi dan diaudit karena pengadaannya memakai APBN.
  • Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi peringatan soal perlindungan privasi masyarakat.
  • RUU Penyadapan sudah masuk prolegnas dan akan dibahas setelah RUU Perampasan Aset selesai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *