Hilirisasi Perikanan Sulut Berpotensi Tembus Ekspor
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara, termasuk mendorong hilirisasi perikanan, untuk menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan pada 2027. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, mengatakan data dan informasi dari pemerintah daerah diperlukan untuk menyusun basis data pembangunan. Menurut Edi, pemetaan pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial masyarakat.
Wilayah kepulauan, khususnya, memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kami membutuhkan informasi dan data dari pemerintah daerah untuk menyusun basis data. Dari data tersebut, kita bisa melihat daerah yang sudah berkembang maupun yang masih tertinggal, mengetahui faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi agar kondisi wilayah menjadi lebih baik, ujar Edi.
Ia menambahkan, penyusunan prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada 2027 perlu segera dipersiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
Hilirisasi Perikanan di Kawasan Perbatasan
Dalam pengembangan ekonomi, Edi menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di kawasan perbatasan. Kalau di sana potensinya ikan, jangan hanya menjual ikan. Jadikan produk melalui hilirisasi. Kita perlu berpikir bagaimana hasil perikanan itu dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah dan berpeluang menembus pasar ekspor, tegas dia.
Edi menjelaskan, pengembangan industri pengolahan membutuhkan dukungan energi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa dukungan itu, hilirisasi perikanan sulit berjalan optimal, terutama di kawasan perbatasan kepulauan seperti Sulawesi Utara.
Keterbatasan kapasitas dermaga di Miangas yang belum mampu menampung kapal besar menjadi salah satu tantangan yang ikut dibahas. Perbaikan infrastruktur pendukung seperti dermaga, energi, dan akses pasar menjadi bagian dari prioritas yang disusun BNPPDT bersama pemerintah daerah.
Sulawesi Utara juga menjadi perhatian dalam isu lain, seperti 133 pemukim tanpa dokumen di Bitung yang resmi mengantongi SK kewarganegaraan RI.
Apa poin penting dari berita ini?
- BNPPDT dan BPPD Sulawesi Utara menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan untuk 2027.
- Pemetaan pembangunan mempertimbangkan geografis, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial masyarakat.
- Hilirisasi perikanan dinilai bisa meningkatkan nilai tambah hasil laut dan berpotensi menembus pasar ekspor.
- Pengembangan industri pengolahan perikanan membutuhkan dukungan energi, teknologi, dan sumber daya manusia.
- Keterbatasan dermaga di Miangas yang belum mampu menampung kapal besar menjadi salah satu tantangan kawasan perbatasan.
