Slamet Uliandi Jadi Tersangka Penyadapan, Polisi Ungkap Perannya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center
Kepolisian RI menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 5 November 2026.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, menjelaskan peran Slamet Uliandi dalam kasus tersebut. Menurutnya, tersangka SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Slamet Uliandi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring atau Kabagmon Bareskrim pada 2010 hingga 2019.
Tersangka lain dalam kasus ini ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Polisi menyebut kedua tersangka terakhir harus meminta izin kepada Slamet Uliandi terlebih dahulu jika hendak melakukan penyadapan. Sampai saat ini, Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU.
Peran sentral Slamet Uliandi juga terlihat dalam dugaan penghapusan hasil sadap. Pada awal Oktober 2026, tersangka Ahrie Sonta disebut meminta izin penghapusan hasil sadap kepada Slamet Uliandi. Menurut polisi, Uliandi menyetujui tindakan ilegal tersebut.
Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka menambah daftar tersangka dalam kasus penyadapan yang menyita perhatian publik. Sebelumnya, Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut mendalam kasus penyadapan ilegal ini, yang dipimpin oleh Kabareskrim.
Penyidikan terhadap kasus ini masih terus berjalan. Polisi belum merinci seluruh barang bukti dan kronologi lengkap, namun peran para tersangka yang terungkap sejauh ini menunjukkan adanya rantai komando dalam praktik penyadapan yang diduga berlangsung di lingkungan Mabes Polri. Publik kini menunggu langkah hukum berikutnya terhadap para tersangka.
Apa poin penting dari berita ini?
- Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru kasus penyadapan Presiden Prabowo pada 5 November 2026.
- Slamet Uliandi berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim dan pernah menjadi Kabag Monitoring pada 2010 hingga 2019.
- Tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso disebut harus meminta izin kepada Slamet Uliandi sebelum melakukan penyadapan.
- Pada awal Oktober 2026, Slamet Uliandi disebut menyetujui penghapusan hasil penyadapan.
