Sidang Vonis Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditunda hingga 23 November 2026
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menunda pembacaan putusan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, itu diundur hingga 23 November 2026.
Penundaan tersebut disampaikan hakim anggota Arief Noor Rokhman saat memimpin persidangan. Ia menjelaskan bahwa hakim ketua tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas dinas luar, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada hari itu.
Dengan penundaan tersebut, sidang akan kembali digelar pada 23 November 2026 dengan agenda pembacaan putusan. Arief menyebut majelis hakim akan memberikan putusan terbaik dalam perkara tersebut, dan meminta para pihak untuk bersabar menanti jadwal sidang berikutnya.
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Fadia dengan pidana penjara selama lima tahun. Tuntutan itu diajukan setelah jaksa menilai Fadia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Fadia didakwa mengatur pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jaksa menyebut Fadia memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tersebut selama periode 2022 hingga 2026.
PT RNB diketahui merupakan perusahaan yang didirikan oleh Fadia sendiri. Fakta itu menjadi salah satu sorotan dalam persidangan, karena pengadaan yang dimenangkan perusahaan yang didirikan terdakwa menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Perkara ini menjadi perhatian publik di Jawa Tengah karena menyangkut kepala daerah yang masih aktif menjabat saat proses hukum berjalan. Penundaan pembacaan putusan seperti ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa dalam persidangan, karena majelis hakim harus lengkap saat membacakan putusan, dan ketidakhadiran hakim ketua karena dinas luar menjadi alasan yang sah untuk menunda sidang.
Kini, semua pihak menanti sidang pada 23 November 2026, ketika majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan atas perkara tersebut. Putusan itu akan menentukan nasib hukum Fadia Arafiq, apakah ia dinyatakan bersalah sesuai tuntutan jaksa atau justru diputus bebas dari dakwaan yang menjeratnya.
Apa poin penting dari berita ini?
- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menunda pembacaan putusan perkara dugaan korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.
- Sidang yang semula dijadwalkan Kamis, 5 November 2026, diundur hingga 23 November 2026 karena hakim ketua berhalangan hadir akibat dinas luar.
- Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Fadia dengan pidana penjara selama lima tahun.
- Fadia didakwa mengatur pengadaan outsourcing di Pemkab Pekalongan dan memerintahkan sejumlah OPD memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya selama 2022-2026.
