KPK Panggil Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha sebagai Saksi Kasus Hamenang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi (MYP) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi MYP selaku Plt Bupati Klaten. Ia menyampaikan hal itu kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, 5 November 2026. Budi mengatakan KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Mahanni di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemanggilan Mahanni merupakan kelanjutan dari rangkaian pemeriksaan saksi yang sudah berjalan sejak 27 Oktober 2026. Sebelumnya, KPK pada Senin, 2 November 2026, memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten berinisial FI untuk diperiksa sebagai saksi.
Pada Selasa, 3 November 2026, KPK memeriksa Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berinisial S, serta SN selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten. Kedua saksi didalami KPK soal arahan Hamenang dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
KPK pada Rabu, 4 November 2026, memanggil Anggota DPRD Kabupaten Klaten berinisial L dan RI selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap para saksi ini menunjukkan penyidikan terus bergerak menyusuri rantai perintah dan aliran pengadaan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026. Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.
KPK menyebut terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, serta setoran terkait upah pungut. Pemeriksaan terhadap Plt Bupati Klaten diharapkan membantu penyidik memperjelas peran para pihak dalam perkara yang terus dikembangkan ini.
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK memanggil Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
- Pemeriksaan diagendakan di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, dan KPK sudah memanggil sejumlah saksi sejak 27 Oktober 2026.
- Kasus bermula dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026, dan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2026.
- KPK menyebut ada lima klaster dugaan korupsi, antara lain suap pengondisian audit BPK dan pengadaan barang dan jasa.
