Kena PHK Tak Masuk Data Pengangguran, Kok Bisa? Ini Penjelasan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan mengapa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak selalu tercatat sebagai pengangguran. Penjelasan itu disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 November 2026.

Edy mengungkapkan, secara statistik proporsi pekerja informal di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan pekerja formal, yakni mencapai 57,93 persen. Sementara itu, porsi pekerja formal berada di kisaran 42,07 persen.

Menurut Edy, tingginya porsi pekerja informal menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk terus menggenjot penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Penyerapan tenaga kerja formal yang lebih besar dinilai dapat mendongkrak kesejahteraan pekerja secara lebih merata.

“Tadi di data saat ini proporsinya mencapai 57,93 persen yang informal. Berarti formalnya di 42 persen sekian. Merupakan sinyal bahwa penyerapan sektor formal masih perlu ditingkatkan,” kata Edy.

“Jadi formalnya ditingkatkan dan penciptaan lapangan kerja di sektor formal perlu mendapat perhatian khusus sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja,” sambungnya.

Edy membenarkan salah satu alasan kenaikan persentase pekerja informal di pasar kerja Tanah Air didorong oleh gelombang PHK. Namun, mereka yang terkena PHK itu tidak semuanya masuk dalam kategori pengangguran.

Hal ini merujuk pada standar baku internasional yang ditetapkan International Conference of Labour Statisticians (ICLS) yang diselenggarakan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Berdasarkan standar itu, seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu masih dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja.

“Seseorang yang melakukan kegiatan bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan minimal 1 jam dalam seminggu dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja,” terang Edy.

Artinya, pekerja yang terkena PHK dari perusahaan formal lalu beralih menjadi pekerja informal, atau bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit, tetap tercatat dalam kelompok penduduk bekerja selama memenuhi ambang batas minimal tersebut.

“Akibat PHK tersebut pekerja tetap berada pada kelompok pekerja, tetapi mengalami perubahan dari yang awalnya berada di perusahaan, di sektor formal kemudian beralih menjadi sektor informal atau tadinya sebagai pekerja penuh waktu yang 35 jam ke atas, bisa saja kemudian berubah menjadi pekerja tidak penuh waktu atau paruh waktu atau setengah pengangguran,” ujar Edy.

Dengan demikian, gelombang PHK memang menggeser banyak pekerja dari sektor formal ke sektor informal, tetapi tidak serta-merta menambah jumlah pengangguran secara statistik. Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah memastikan lapangan kerja formal yang tersedia cukup menyerap tenaga kerja, agar kesejahteraan pekerja tidak hanya bergantung pada pekerjaan informal yang umumnya kurang terlindungi.

Apa poin penting dari berita ini?

• BPS mencatat pekerja informal mencapai 57,93 persen, sedangkan pekerja formal berada di kisaran 42,07 persen.
• Gelombang PHK mendorong pekerja beralih ke sektor informal, tetapi mereka tidak semuanya tercatat sebagai pengangguran.
• Berdasarkan standar ICLS/ILO, seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja.
• Pekerja korban PHK dapat berubah menjadi pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran, dan BPS menilai penyerapan sektor formal masih perlu ditingkatkan.