Gerindra Sebut Penyadapan terhadap Presiden Tindakan Makar, Dukung Usut Tuntas
Partai Gerindra mengecam keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menilai perbuatan tersebut mengarah pada dugaan makar, karena penyadapan diduga dilakukan terhadap kepala negara oleh mantan Kapolri. Pernyataan itu disampaikan Wihadi kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.
“Kami sebagai Partai Gerindra mengecam keras tindakan tersebut. Ini adalah tindakan yang mengarah kepada makar, karena sebagai mantan Kapolri yang sudah melakukan penyadapan terhadap atasannya, yaitu Presiden, ini pasti mempunyai motif untuk penyadapan tersebut,” kata Wihadi.
Wihadi meminta Polri mengungkap motif di balik dugaan penyadapan itu secara transparan. Menurutnya, publik perlu mengetahui siapa saja pihak yang berada di balik tindakan tersebut, karena perkara ini menyangkut keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Tugas Polri adalah mengungkap daripada motif tersebut secara transparan, karena ini sangat membahayakan negara dan membahayakan keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo maupun Presiden itu sendiri,” ujarnya.
Selain pengungkapan motif, Wihadi juga mendorong Polri melakukan pemeriksaan etik terhadap Listyo Sigit. Pemeriksaan etik itu dinilai diperlukan untuk membuka motif dugaan penyadapan, sekaligus memperjelas duduk perkara yang kini menjadi perhatian publik.
“Kami harapkan motif tersebut bisa terbuka dan masyarakat jelas bahwa ini adalah merupakan perbuatan yang mengarah kepada makar, karena dilakukan dalam situasi saat ini yang di mana harusnya kepolisian melakukan pengamanan, tetapi justru melakukan penyadapan terhadap Presiden,” kata Wihadi.
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga mantan Kapolri. Dua tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026. “Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep. Ia menyebut salah satu nomor yang diduga disadap secara ilegal adalah nomor Presiden Republik Indonesia.
Gerindra menyatakan mendukung pengusutan tuntas perkara ini. Partai itu berharap Polri bekerja transparan agar motif dan pihak-pihak yang terlibat dapat terungkap ke publik. Perlu dicatat, status tersangka dalam perkara ini masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum, dan belum ada putusan pengadilan atas perkara tersebut.
Apa poin penting dari berita ini?
- Partai Gerindra mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan menilainya mengarah pada dugaan makar.
- Juru bicara Gerindra Wihadi Wiyanto meminta Polri mengungkap motif dugaan penyadapan secara transparan serta memeriksa etik Listyo Sigit.
- Polri menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Salah satu nomor yang diduga disadap secara ilegal adalah nomor Presiden Republik Indonesia.
