DPR Bahas RUU Perampasan Aset, Target Sahkan November 2026
Komisi III DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana bersama pemerintah pada Kamis (5/11/2026). Rapat perdana tersebut digelar saat DPR masih menjalani masa reses, sebagai tanda keseriusan DPR untuk mempercepat pengesahan aturan ini.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan yang dimulai pada masa reses ini diharapkan dapat mempercepat proses pengesahan RUU Perampasan Aset, bahkan sebelum tenggat yang ditetapkan pada 15 Desember 2026. “Kami berharap agar RUU ini dapat segera kita bahas dan kita sahkan bersama Pemerintah Republik Indonesia sesuai mekanisme dalam perundang-undangan,” kata Habiburokhman dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Dan kami sangat berharap dan kami kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan di bulan November ini ya, di masa sidang ini. Jadi mendahului apa namanya tenggat 15 Desember ya,” lanjutnya. Pernyataan itu menunjukkan target yang ambisius: RUU yang sudah lama dibahas ini diharapkan rampung dalam hitungan minggu, bukan bulan.
RUU Perampasan Aset dan Agenda Pembahasan Komisi III
Habiburokhman menjelaskan, Komisi III DPR mengagendakan sejumlah hal dalam rapat tersebut. Di antaranya penyampaian penjelasan pimpinan Komisi III mengenai RUU Perampasan Aset, penyampaian pandangan pemerintah, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), serta pembentukan panitia kerja (Panja). DIM merupakan daftar berisi pasal-pasal yang masih diperdebatkan, dan Panja bertugas membahas pasal-pasal itu secara lebih rinci.
“Rapat ini menjadi salah satu pertanda awal komitmen kita untuk melaksanakan reformasi sistem penegakan hukum melalui pengaturan mekanisme perampasan aset yang terkait tindak pidana,” tuturnya. RUU ini dirancang agar negara bisa merampas aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, meski pelaku belum tentu dijatuhi hukuman pidana dalam perkara pokoknya. Mekanisme ini diharapkan menutup celah yang selama ini membuat aset hasil kejahatan sulit disentuh.
Pembahasan RUU Perampasan Aset sudah berjalan cukup lama dan beberapa kali tertunda. Kali ini, pemerintah sudah menyerahkan DIM-nya kepada Komisi III, sehingga pembahasan bisa langsung masuk ke substansi. Bila Panja bekerja cepat, bukan tidak mungkin target pengesahan pada November 2026 tercapai.
Bagi publik, RUU ini penting karena menyangkut keadilan dan pemulihan kerugian negara. Aset hasil korupsi yang berhasil dirampas bisa dikembalikan untuk kepentingan rakyat, misalnya untuk pembangunan atau pelayanan publik. Karena itu, proses pembahasannya layak dikawal agar tidak berhenti di tengah jalan seperti sebelumnya. Baca juga kabar politik lainnya di Dasco Bantah Isu Jadi Cawapres: Saya Pastikan Itu Hoaks.
Apa poin penting dari berita ini?
- Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset bersama pemerintah pada 5 November 2026.
- Pembahasan digelar saat masa reses agar pengesahan bisa dipercepat.
- Targetnya RUU disahkan pada November 2026, sebelum tenggat 15 Desember 2026.
- Agenda rapat meliputi pandangan pemerintah, penyerahan DIM, dan pembentukan Panja.
