Bupati Bantul Ingatkan Lurah soal Tanah Kas Desa
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta seluruh lurah di Kabupaten Bantul, baik yang baru dilantik maupun yang tengah menjabat, untuk ketat menaati aturan penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) atau Tanah Kalurahan.
Imbauan ini ditegaskan guna mengantisipasi serta menghindarkan para pamong desa dari jerat persoalan hukum. “Itu menjadi salah satu fokus kami, perhatian kami, agar lurah-lurah ini memahami aspek legal penataan pertanahan,” kata Halim seusai menghadiri acara pelantikan 30 lurah terpilih di Pendopo Kantor Bupati Bantul, Kamis (5/11).
Halim mengingatkan para lurah untuk mempelajari dan memahami secara mendetail regulasi pertanahan di DIY, khususnya yang berkaitan dengan status Tanah Kas Desa (TKD), Sultan Ground (SG), dan Pakualaman Ground (PG).
Pengetahuan tata kelola yang mumpuni dinilai menjadi kunci utama pencegahan pelanggaran hukum di kemudian hari. “Supaya tidak menghadapi masalah hukum terkait dengan pertanahan, lurah wajib mengedepankan aspek legal dalam penataan pertanahan,” tegasnya.
Secara khusus, para lurah diminta menaati aturan main yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Aturan ini berlaku mengikat di seluruh 392 kalurahan se-DIY, termasuk bagi 30 lurah yang baru saja mengemban amanat kepemimpinan.
Tanah Kas Desa dan Tiga Status Tanah di DIY
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelolaan tanah memiliki kekhasan tersendiri. Selain Tanah Kas Desa, terdapat pula Sultan Ground dan Pakualaman Ground, dua status tanah yang berkaitan dengan Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman. Para lurah diminta memahami ketiganya secara mendetail agar tidak keliru dalam penataan pertanahan di wilayahnya.
Pelantikan 30 lurah terpilih di Pendopo Kantor Bupati Bantul menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten untuk menegaskan kembali pentingnya tata kelola pertanahan yang bersih. Para lurah yang baru dilantik akan langsung memikul tanggung jawab atas pengelolaan tanah kalurahan di wilayah masing-masing.
Pesan Bupati Bantul ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan lurah bukan hanya soal memimpin pemerintahan kalurahan, tetapi juga soal menjaga aset desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dengan memahami aspek legal penataan pertanahan, para lurah diharapkan dapat mengelola Tanah Kas Desa secara benar dan sesuai aturan yang berlaku. Baca juga kabar daerah lainnya di Wagub Aceh Harap Yusril Berkontribusi Revisi UUPA.
Apa poin penting dari berita ini?
- Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta seluruh lurah menaati aturan penggunaan Tanah Kas Desa.
- Imbauan itu disampaikan usai pelantikan 30 lurah terpilih di Pendopo Kantor Bupati Bantul pada Kamis 5 November 2026.
- Para lurah diminta memahami regulasi pertanahan DIY, termasuk status Tanah Kas Desa, Sultan Ground, dan Pakualaman Ground.
- Aturan yang harus ditaati adalah Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang berlaku di 392 kalurahan.
