Yusril: Negara Kuat Bukan Berarti Punya Kekuasaan Tanpa Batas
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara yang kuat bukan berarti memiliki kekuasaan tanpa batas.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Jakarta, dikutip Rabu, 4 November 2026. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Namun demikian, pembatasan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk menjadikan negara tidak berdaya, karena pembatasan justru diperlukan agar kemampuan negara tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Pandangan ini menyentuh perdebatan klasik dalam ilmu hukum tata negara: bagaimana membangun negara yang cukup kuat untuk melindungi warganya, tetapi tidak sampai kekuatannya menindas warganya sendiri. Yusril menegaskan bahwa kekuatan dan pembatasan harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.
Menurut Yusril, suatu negara harus dapat memberikan perlindungan, menjamin keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tiga tugas tersebut menjadi tolok ukur apakah negara benar-benar menjalankan fungsinya, bukan sekadar memiliki kewenangan yang besar di atas kertas.
Ia juga mengingatkan soal membangun negara yang mampu menjalankan kewajibannya sekaligus memahami batas-batas kekuasaan. Tanpa batas, kekuasaan yang besar mudah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, tanpa kemampuan yang memadai, negara tidak bisa melindungi warganya dan menegakkan hukum.
Para pendiri bangsa, ujar Yusril, bercita-cita seperti itu sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan bernegara, antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pernyataan Yusril ini relevan dengan dinamika penegakan hukum yang sedang menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kasus besar yang ditangani aparat, penegasan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum menjadi pengingat bahwa proses hukum harus berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan kehendak pihak yang paling berkuasa.
Pada akhirnya, pesan yang disampaikan Yusril adalah soal keseimbangan. Negara perlu kuat agar bisa bekerja, tetapi kekuatan itu harus selalu berada dalam koridor hukum. Hanya dengan keseimbangan itulah perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bisa hadir bersamaan bagi masyarakat.
Apa poin penting dari berita ini?
- Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan negara kuat bukan berarti punya kekuasaan tanpa batas.
- Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif.
- Pembatasan kekuasaan diperlukan agar kemampuan negara tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
- Negara harus memberi perlindungan, menjamin keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
- Cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Yusril.
