Politisi Dorong DPR Sikapi Putusan MA soal Ijazah Gibran
Sejumlah politisi mulai mendorong DPR menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Dorongan itu mengemuka setelah putusan MA pada Jumat, 30 Oktober 2026, menyusul keterangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober lalu yang menyebut tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat.
Namun, pakar menilai langkah selanjutnya akan sangat tergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin koalisi mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan koalisi mayoritas, wacana seperti hak angket sulit bergerak menjadi langkah nyata di DPR.
Pakar hukum tata negara mengingatkan, jika putusan kedua lembaga hukum tertinggi negara itu tidak direspons, persoalan ini akan menjadi duri dalam daging dan terus menghantui pemerintahan sampai 2029. Artinya, isu ijazah tidak akan hilang dengan sendirinya, melainkan berpotensi muncul kembali dalam setiap momentum politik.
Pakar hukum Titi Anggraini menilai masalah hukum dalam perkara ini sudah diputuskan secara faktual dan objektif oleh MK dalam keterangan putusannya pada 6 Oktober lalu. Karena itu, menurut Titi, justru menjadi persoalan kalau partai-partai di DPR tidak mengambil langkah apa pun menyikapi putusan tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut persoalan ijazah bukan sekadar persoalan administratif. Menurut Hasto, persoalan ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental, yakni syarat yang ditetapkan konstitusi bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat.
Pernyataan Hasto itu menegaskan bahwa bagi sebagian politisi, putusan MA dan keterangan MK bukan sekadar perdebatan dokumen, melainkan menyangkut pemenuhan syarat konstitusional jabatan wakil presiden. Karena itulah, wacana hak angket mulai didorong sebagai alat DPR untuk meminta pertanggungjawaban dan kejelasan atas persoalan tersebut.
Di sisi lain, posisi Presiden Prabowo menjadi kunci. Sebagai pemimpin koalisi mayoritas, sikap presiden akan menentukan apakah DPR melangkah lebih jauh atau memilih membiarkan persoalan ini berjalan tanpa tindak lanjut politik formal.
Perkembangan selanjutnya kini ditunggu publik: apakah DPR mengambil langkah seperti hak angket, atau persoalan ini tetap menggantung sebagai perdebatan hukum dan politik hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Apa poin penting dari berita ini?
- Sejumlah politisi mendorong DPR menyikapi putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
- Putusan MA pada 30 Oktober 2026 menyusul keterangan putusan MK pada 6 Oktober yang menyebut tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat.
- Pakar menilai langkah selanjutnya tergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin koalisi mayoritas di parlemen.
- Pakar hukum Titi Anggraini menilai justru menjadi persoalan kalau partai-partai di DPR tidak mengambil langkah apa pun.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut persoalan ijazah menyentuh syarat konstitusional, yakni setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat.
