November 16, 2026
Kemenhut Pasang Plang Larangan Aktivitas di Lahan Bekas Karhutla Kalimantan Tengah
Lingkungan

Kemenhut Pasang Plang Larangan Aktivitas di Lahan Bekas Karhutla Kalimantan Tengah

Kementerian Kehutanan memasang sejumlah plang peringatan dan larangan aktivitas tanpa izin di kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemasangan plang dilakukan di beberapa titik kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sebelumnya telah dikenai sanksi oleh Kementerian Kehutanan.

Sanksi tersebut antara lain berupa pembekuan izin serta sanksi paksaan kewajiban melakukan pemulihan ekosistem hutan. Kawasan yang telah dikenai sanksi menjadi perhatian karena kondisi pascakarhutla dapat meningkatkan kerawanan terhadap aktivitas ilegal, termasuk pembalakan liar. Karena itu, pengamanan kawasan dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperjelas status dan larangan aktivitas di lapangan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan keterbatasan sumber daya seperti Polisi Kehutanan (Polhut) tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi upaya perlindungan hutan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara lebih cerdas dan taktis dengan mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. “Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis,” kata Raja Juli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 1 November 2026.

Raja Juli menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk menambah personel Polhut. Penambahan itu disebut akan melibatkan generasi muda dengan jumlah mencapai 70.000 orang. “Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan bahwa nanti kita akan kedatangan anak muda, generasi baru. Jumlahnya tidak sedikit bahkan sampai 70.000,” katanya.

Pemasangan plang menjadi salah satu langkah pengamanan di kawasan yang telah dikenai sanksi tersebut. Selain mencegah aktivitas tanpa izin, langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekosistem dan mengurangi potensi gangguan baru terhadap kawasan hutan. Plang yang jelas di lapangan memberi pesan tegas kepada siapa pun yang memasuki kawasan: lahan ini dalam pengawasan, aktivitas tanpa izin dilarang, dan pemulihan sedang berjalan.

Upaya ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum kehutanan tidak berhenti pada penjatuhan sanksi. Setelah izin dibekukan dan kewajiban pemulihan ditetapkan, pengawasan di lapangan harus berlanjut agar kawasan tidak kembali dirambah. Kombinasi antara penindakan, penandaan yang jelas, dan penambahan personel pengamanan menjadi kunci agar hutan bekas karhutla benar-benar pulih, bukan sekadar berganti penggarap ilegal.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beban karhutla yang berat setiap musim kemarau. Lahan gambut yang terbakar sulit dipulihkan dan asapnya berdampak lintas batas. Karena itu, pengamanan lahan bekas terbakar sama pentingnya dengan pemadaman itu sendiri: tanpa pengawasan, lahan yang sama bisa kembali dibuka secara ilegal dan terbakar lagi pada musim berikutnya.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Kementerian Kehutanan memasang plang peringatan dan larangan aktivitas tanpa izin di kawasan bekas karhutla di Kalimantan Tengah.
  • Pemasangan dilakukan di kawasan pemegang PBPH yang sebelumnya dikenai sanksi berupa pembekuan izin dan kewajiban pemulihan ekosistem hutan.
  • Kawasan pascakarhutla rawan terhadap aktivitas ilegal, termasuk pembalakan liar, sehingga status dan larangan perlu diperjelas di lapangan.
  • Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pengawasan harus dilakukan lebih cerdas dan taktis dengan mengidentifikasi wilayah rawan.
  • Presiden Prabowo Subianto disebut telah memutuskan penambahan personel Polhut hingga 70.000 orang dari generasi muda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *