Pemerintah Aceh Sambut Program Demokrasi Partisipatif Australia Senilai AUD 30 Juta
Pemerintah Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap Program Partisipasi, sebuah program kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang bertujuan memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Dukungan itu disampaikan dalam sosialisasi awal program yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Program yang bernama lengkap The Indonesia Democratic Participation ini digagas Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menyampaikan apresiasi karena Aceh dipilih sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program tersebut, bersama Yogyakarta dan Makassar, di samping kegiatan di tingkat nasional.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil,” kata Taufik dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi semacam ini penting agar kebijakan publik dirumuskan dengan melibatkan warga, bukan hanya diputuskan dari balik meja birokrasi.
Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan bahwa Program Partisipasi merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi substantif. Program ini berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030, dengan nilai pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia.
Program ini melanjutkan Program Percontohan Ketahanan Demokrasi atau Democratic Resilience (DemRes) yang dilaksanakan pada 2021 hingga 2026. Ada tiga capaian utama yang ingin diwujudkan, yakni penguatan institusi, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan kegiatan demokrasi yang kolaboratif. Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan, tetapi juga dari seberapa bermakna partisipasi warga di dalamnya.
Pelaksanaannya mencakup lima area fokus, yaitu pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan warga negara, penguatan media independen dan berkualitas, serta upaya melawan misinformasi dan disinformasi. Kelima bidang ini saling berkaitan: pemilu yang bersih membutuhkan pemilih yang teredukasi, parlemen yang terbuka, media yang independen, dan ruang informasi publik yang sehat.
Pada komponen masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan hibah melalui The Asia Foundation sebagai pengelola program. Sejumlah mitra utama terlibat dalam program ini, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral Systems (IFES), dan Kemitraan. Kehadiran berbagai mitra ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi dikerjakan secara bersama oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media.
Bagi Aceh, program ini menjadi kesempatan untuk memperkuat praktik demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Dukungan Pemerintah Aceh menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kemitraan dengan masyarakat sipil, sekaligus siap menjadikan partisipasi warga sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program.
Apa poin penting dari berita ini?
- Pemerintah Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap Program Partisipasi, program kerja sama pembangunan Australia-Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi.
- Sosialisasi awal program digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Jumat, 30 Oktober 2026.
- Program ini berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030 dengan nilai pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia.
- Lima area fokus program meliputi pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan warga negara, penguatan media independen, serta upaya melawan misinformasi dan disinformasi.
- Daerah sasaran program secara nasional adalah Yogyakarta, Makassar, dan Aceh, di samping kegiatan di tingkat nasional.
