Klaim MK Turunkan Batas Usia Capres Jadi 33 Tahun Dipastikan Hoaks
Sebuah unggahan di Facebook yang dipublikasikan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, mengklaim Mahkamah Konstitusi telah menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 33 tahun. Klaim itu dinyatakan tidak benar setelah dilakukan penelusuran terhadap pengumuman dan putusan resmi Mahkamah Konstitusi.
Unggahan tersebut berupa poster digital yang menampilkan gedung dan ruang sidang Mahkamah Konstitusi, palu hakim, bendera Partai Solidaritas Indonesia, serta foto Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Poster itu memuat narasi bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pleno pengucapan putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan mengubah syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden supaya Kaesang dapat mencalonkan diri pada Pemilu 2029.
Penelusuran yang dilakukan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, tidak menemukan satu pun pengumuman resmi maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan perubahan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 33 tahun. Dengan kata lain, tidak ada dasar putusan yang mendukung narasi yang beredar di poster tersebut.
Ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mengacu pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang dibacakan pada 2023 itu menetapkan usia minimal 40 tahun, atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan tersebut tidak menetapkan batas usia minimal baru sebesar 33 tahun. Pengecualian yang diberikan putusan itu hanya berlaku bagi calon yang memenuhi kriteria pengalaman jabatan hasil pemilihan umum, bukan penurunan batas usia secara umum bagi semua calon.
Mahkamah Konstitusi memang menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 15 Oktober 2026, dua hari sebelum poster itu dipublikasikan. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas 22 permohonan pengujian undang-undang, yang mencakup perkara berkaitan dengan Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemilu, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun, informasi mengenai sidang pada 15 Oktober 2026 itu tidak menunjukkan adanya putusan yang menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 33 tahun. Sidang yang benar-benar digelar itu justru dipakai sebagai latar poster, sehingga klaim yang ditempelkan padanya tampak seolah-olah memiliki dasar putusan.
Karena itu, klaim bahwa Mahkamah Konstitusi menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 33 tahun diberi peringkat hoaks. Masyarakat diimbau memeriksa pengumuman resmi lembaga yang bersangkutan sebelum mempercayai dan menyebarkan poster serupa, terutama bila poster itu mengaitkan perubahan aturan dengan nama tokoh dan jadwal pemilihan tertentu.
Apa poin penting dari berita ini?
- Unggahan Facebook pada 17 Oktober 2026 mengklaim Mahkamah Konstitusi menurunkan batas usia minimal capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 33 tahun.
- Penelusuran tidak menemukan pengumuman resmi maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan perubahan batas usia tersebut.
- Ketentuan yang berlaku tetap mengacu pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Sidang pengucapan putusan pada 15 Oktober 2026 atas 22 permohonan tidak memuat putusan penurunan batas usia menjadi 33 tahun.
- Klaim penurunan batas usia capres dan cawapres menjadi 33 tahun dinyatakan hoaks.
