November 16, 2026
Prabowo Terima Tim Perumus UU Satu Data Indonesia di Istana
Nasional

Prabowo Terima Tim Perumus UU Satu Data Indonesia di Istana

Presiden Prabowo Subianto menerima tim perumus Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pertemuan itu membahas penguatan tata kelola data nasional melalui perumusan regulasi tersebut, yang diharapkan membuat pengelolaan data pemerintah menjadi lebih terpadu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim yang diterima Presiden terdiri atas perwakilan DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait. Dari unsur DPR hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono. Hadir pula Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf dan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Teni Widuriyanti.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menekankan kedaulatan data sebagai fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah meluasnya digitalisasi. Menurut Teddy, integrasi data diharapkan mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, sekaligus memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber.

Regulasi yang sedang dirumuskan itu, kata Teddy, merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional yang terintegrasi, aman, dan akuntabel. Data yang dikelola dengan baik juga diharapkan dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kedaulatan Indonesia.

Mengapa tata kelola data menjadi perhatian utama? Karena data pemerintah yang tersebar di banyak instansi berisiko tumpang tindih, tidak konsisten, dan sulit dipakai bersama. Ketika setiap lembaga memakai standar, kode referensi, dan metadata yang sama, data yang sama dapat dibaca dengan cara yang sama pula, sehingga kebijakan yang disusun di atasnya menjadi lebih tepat sasaran.

Sebaliknya, tanpa tata kelola yang kuat, perbedaan definisi dan format data dapat membuat satu persoalan yang sama tercatat berbeda-beda di tiap instansi. Akibatnya, layanan publik bisa salah sasaran, perencanaan anggaran menjadi tidak konsisten, dan pertukaran informasi antar-lembaga rawan menimbulkan kebocoran maupun penyalahgunaan.

Karena itulah, pembahasan dalam pertemuan di Istana tidak hanya menyangkut penyusunan aturan, tetapi juga soal bagaimana data dipakai secara bertanggung jawab: untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat, menjaga keamanan pertukaran informasi, dan memperkuat ketahanan siber nasional. Kehadiran perwakilan DPR, akademisi, dan kementerian terkait menunjukkan bahwa perumusan aturan ini dikerjakan lintas lembaga, bukan oleh satu pihak saja.

Sebagai langkah berikutnya, hasil pembahasan di Istana tersebut menjadi bahan bagi tim perumus untuk melanjutkan penyusunan regulasi Satu Data Indonesia. Pemerintah berharap, dengan tata kelola yang terpadu, data nasional dapat menjadi fondasi yang andal bagi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan ke depan.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Presiden Prabowo Subianto menerima tim perumus Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
  • Tim perumus terdiri atas perwakilan DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait.
  • Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menekankan kedaulatan data sebagai fondasi penting menjaga persatuan bangsa di tengah digitalisasi.
  • Integrasi data diharapkan mendukung pelayanan publik yang lebih akurat serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber.
  • Regulasi ini bertujuan memperkuat tata kelola data nasional yang terintegrasi, aman, dan akuntabel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *