Komisi I DPR: Permintaan PBB agar Indonesia Keluar dari Board of Peace Patut Dipertimbangkan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan permintaan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) patut dipertimbangkan. Pernyataan itu disampaikan Dave saat dikonfirmasi pada Kamis, 29 Oktober 2026, menanggapi polemik keanggotaan Indonesia dalam dewan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Jalur Gaza, Palestina.
Board of Peace sendiri merupakan forum yang dibentuk Presiden Trump dengan mandat terkait Jalur Gaza. Keikutsertaan Indonesia di dalamnya menjadi sorotan karena menyangkut prinsip politik luar negeri Indonesia, posisi terhadap kemerdekaan Palestina, serta kemungkinan pengerahan personel ke wilayah konflik.
Dave menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen pada Piagam PBB, sehingga pandangan lembaga tersebut patut dipertimbangkan. Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya berada pada kewenangan Presiden Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Menurut Dave, pemerintah telah menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan melindungi kepentingan rakyatnya. Namun, jika tujuan ini tidak lagi sejalan, Presiden akan menyatakan Indonesia siap keluar dari forum tersebut. Dengan kata lain, keanggotaan diposisikan sebagai sarana perjuangan, bukan tujuan itu sendiri, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
Mewakili Komisi I, Dave menyatakan sikap akan mendukung jika Indonesia harus keluar dari forum, sekaligus melakukan evaluasi berkelanjutan untuk menilai manfaat nyata keanggotaan bagi Palestina dan perdamaian. Evaluasi itu penting karena keanggotaan dalam forum internasional tidak cukup dinilai dari kehadirannya saja, melainkan dari hasil konkret yang dirasakan pihak yang diperjuangkan.
Komisi I juga mencermati beberapa aspek penting sebelum dan selama Indonesia bergabung dalam forum. Aspek itu meliputi konsistensi prinsip bebas aktif, kejelasan mandat forum, dan keselamatan personel Indonesia dalam misi perdamaian. Untuk mencermati aspek-aspek ini, Komisi I membahasnya bersama kementerian terkait, yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, termasuk manfaat keanggotaan bagi Palestina, kesesuaiannya dengan hukum internasional, serta langkah yang dapat diambil jika situasi berubah.
Satu aspek yang mendapat penekanan khusus adalah rencana pengiriman personel. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyatakan akan mengirim 8.000 personel untuk bergabung dalam ISF yang berada di bawah naungan BoP. Dave menegaskan, jika harus mengirimkan personel TNI ke Jalur Gaza, pengiriman itu harus berdasarkan undang-undang, termasuk mekanisme konsultasi dengan DPR.
Diplomasi Indonesia, kata Dave, berpedoman pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, Komisi I akan terus mencermati keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace supaya tetap sejalan dengan kepentingan nasional, yakni mendukung kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, juga telah buka suara terhadap persoalan ini. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam dewan bentukan Presiden Trump itu adalah demi memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam rencana rekonstruksi Jalur Gaza. Namun, ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih menangguhkan pembahasan mengenai BoP, termasuk rencana pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika di Timur Tengah yang masih sangat dinamis.
Dengan posisi itu, perdebatan tentang Board of Peace kini berada di titik penyeimbang: Indonesia membuka ruang mempertimbangkan pandangan PBB dan mengevaluasi manfaat keanggotaannya, sambil menahan langkah lanjutan sampai situasi di lapangan lebih jelas. Keputusan akhirnya, sebagaimana ditegaskan Komisi I, tetap berada di tangan Presiden dengan pertimbangan kepentingan nasional dan prinsip bebas aktif.
Apa poin penting dari berita ini?
- Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan permintaan Pelapor Khusus PBB agar Indonesia keluar dari Board of Peace patut dipertimbangkan, karena Indonesia berkomitmen pada Piagam PBB.
- Keputusan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya berada pada kewenangan Presiden Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
- Pemerintah menegaskan keanggotaan bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan Presiden menyatakan Indonesia siap keluar jika forum tidak lagi sejalan dengan tujuan itu.
- Komisi I mencermati konsistensi prinsip bebas aktif, kejelasan mandat forum, keselamatan personel, manfaat bagi Palestina, dan kesesuaian dengan hukum internasional, bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
- Pengiriman personel TNI ke Jalur Gaza, termasuk rencana 8.000 personel ke ISF di bawah BoP, harus berdasarkan undang-undang dan mekanisme konsultasi dengan DPR; pembahasan BoP saat ini masih ditangguhkan pemerintah.
