Pemprov DKI Siapkan Lahan Baru untuk Makam, Lokasi Masih Dibahas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lahan baru untuk makam guna mengatasi krisis lahan pemakaman di ibu kota. Namun, lokasi lahan baru itu belum diungkap dan masih dibahas secara internal oleh Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan hal itu pada Rabu, 28 Oktober 2026. Saat ini, Pemprov DKI terus memindahkan warga yang tinggal di area pemakaman ke rumah susun (rusun) yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Dengan terbukanya ruang di area pemakaman, daya tampung Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada diharapkan bertambah.
Selain relokasi warga dari area pemakaman, cara lain yang ditempuh adalah pemakaman tumpang tindih, yakni penggunaan lahan makam secara bersamaan dengan izin dari warga, keluarga, dan ahli waris. Cara ini menjadi salah satu jalan untuk menambah kapasitas di tengah keterbatasan lahan.
Mengapa persoalan ini mendesak? Kekurangan lahan makam masih terjadi di Jakarta, dan ketersediaan lahan di ibu kota disebut sangat terbatas. Tanpa tambahan lahan, warga Jakarta akan semakin sulit mendapatkan tempat pemakaman yang layak.
Bagaimana tahapan pengadaan lahan baru itu berjalan? Pada halaman kedua pemberitaan, disebutkan bahwa lahan baru masih dibahas internal dan berada pada tahap finalisasi. Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran pembelian lahan makam baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, meski krisis lahan makam sedang terjadi.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menjelaskan bahwa pembelian lahan tidak dapat dilakukan tahun ini karena waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 sangat terbatas. Ia menyatakan, “Untuk pembelian lahan baru, itu belum ada. Makam tidak jadi, tidak dianggarkan.”
Tahapan pengadaan sendiri meliputi kajian, penentuan lokasi, dan pengadaan. DPRD DKI menyatakan akan mengusulkan pengadaan lahan makam dalam anggaran 2027, karena ketersediaan lahan di ibu kota masih sangat terbatas. Dengan usulan itu, pembelian lahan baru diharapkan dapat dimulai pada tahun anggaran berikutnya.
Apa poin penting dari berita ini?
- Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lahan baru untuk makam, tetapi lokasinya belum diungkap dan masih dibahas secara internal.
- Pemprov DKI terus memindahkan warga yang tinggal di area pemakaman ke rumah susun yang dikelolanya, sehingga ruang di TPU yang ada diharapkan bertambah.
- Cara lain yang ditempuh adalah pemakaman tumpang tindih dengan izin warga, keluarga, dan ahli waris.
- Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran pembelian lahan makam baru dalam APBD Perubahan 2026.
- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyatakan pembelian lahan tidak dapat dilakukan tahun ini karena waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 sangat terbatas.
- DPRD DKI akan mengusulkan pengadaan lahan makam dalam anggaran 2027 karena ketersediaan lahan di ibu kota sangat terbatas.
