Baleg DPR Dukung Revisi UU Tipikor, Minta Perluasan Delik Korupsi
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Irawan dari Fraksi Golkar yang juga anggota Komisi II, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Revisi itu diarahkan untuk memperluas definisi korupsi dan delik-deliknya.
Rencana revisi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah menerima kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tentang penyempurnaan UU Tipikor di Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Pembahasan lanjutan menyasar Pasal 2 dan Pasal 3 yang selama ini menjadi perdebatan.
Sejumlah delik baru didorong masuk dalam revisi, antara lain trading influence atau memperdagangkan pengaruh, illicit enrichment atau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, serta ketentuan konvensi lain yang dinilai cocok dengan sistem hukum nasional. Praktik under invoicing yang berpotensi merugikan pendapatan negara juga menjadi sorotan.
Ahmad Irawan menilai rencana revisi perlu disambut dengan pikiran terbuka dan objektif. Menurutnya, revisi harus dibarengi reformasi sistemik, mulai dari kemudahan berusaha hingga aturan perpajakan, kepabeanan, dan perikanan, agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada perubahan pasal semata.
Ia juga menyoroti keadilan bagi pihak yang diduga terkait kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Penegasan makna kedua unsur itu dinilai penting agar penegakan hukum berjalan proporsional dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa unsur kerugian negara tidak dihapus, melainkan dipertegas maknanya. Pasal 2 dan Pasal 3 selama ini dinilai sangat luas sehingga kerap disebut sebagai pasal sapu jagat, dan revisi diharapkan memberi batas yang lebih jelas bagi penegak hukum maupun masyarakat.
Apa poin penting dari berita ini?
Ringkasan singkat dari isi artikel di atas:
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Irawan dari Fraksi Golkar yang juga anggota Komisi II, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
- Pembahasan lanjutan menyasar Pasal 2 dan Pasal 3 yang selama ini menjadi perdebatan.
- Praktik under invoicing yang berpotensi merugikan pendapatan negara juga menjadi sorotan.
- Menurutnya, revisi harus dibarengi reformasi sistemik, mulai dari kemudahan berusaha hingga aturan perpajakan, kepabeanan, dan perikanan, agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada perubahan pasal semata.
- Ia juga menyoroti keadilan bagi pihak yang diduga terkait kerugian negara dan kerugian perekonomian negara.
- Pemerintah sendiri menegaskan bahwa unsur kerugian negara tidak dihapus, melainkan dipertegas maknanya.
