Wakili Kakanwil BPN Aceh, Evan Rahmaini Hadiri Rakercab GAPKI Aceh 2026
Aceh Besar – Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Evan Rahmaini, S.SiT., M.H., mewakili Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel The Pade, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Peran GAPKI Aceh sebagai Mitra Utama dalam Percepatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat” sebagai bentuk upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya percepatan program peremajaan sawit rakyat, penguatan kemitraan antara perusahaan dan pekebun, pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit, serta upaya penyelesaian konflik agraria yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan perkebunan.
Pembahasan mengenai konflik agraria menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Persoalan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah memerlukan koordinasi serta pendekatan yang melibatkan berbagai pihak agar penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran perwakilan Kanwil BPN Provinsi Aceh dalam kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mendorong tertib administrasi pertanahan, kepastian hukum hak atas tanah, serta penyelesaian permasalahan agraria di wilayah Aceh.
Melalui Rakercab GAPKI Aceh Tahun 2026, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sektor perkebunan kelapa sawit.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong penyelesaian permasalahan agraria serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.
